Kompas.com - 18/10/2021, 07:38 WIB
Ilustrasi nelayan KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOIlustrasi nelayan

Sesditjen Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Trian Yunanda menjelaskan, Penolakan tarif PNBP juga sempat terjadi pada tahun 2015, saat PP Nomor 75 Tahun 2015 di masa Susi Pudjiastuti terbit.

Saat itu, tarif PNBP menang naik signifikan dibagi menjadi 3 klaster. Untuk kapal perikanan ukuran 30-60 GT misalnya, tarifnya menjadi 5 persen dari 1 persen.

Setelah penolakan, terjadi judicial review oleh semua stakeholder hingga akhirnya PP tetap berjalan di tahun 2016 hingga 18 September 2021 sebelum beleid baru muncul lagi.

Memang, perhitungan tarif PNBP dilakukan lintas kementerian bersama Kementerian Keuangan. Kemenkeu mengatur besaran tarif, sementara HPI dan produktivitas kapal ikan berdasarkan perhitungan KKP.

"Jadi (PP 75/2015 berlaku) sudah hampir 5 tahun, artinya memang ada tarif naik yang jadi permasalahan, karena tarif ini bukan kewenangan KKP, tapi ada Kemenkeu. Setelah itu tidak ada penolakan dengan kenaikan tarif itu," ucap Trian.

Sejatinya saat membahas beleid baru, KKP sempat mengusulkan penurunan besaran tarif PNBP. Namun karena tidak ada penolakan tarif sejak 2016 tersebut, Kemenkeu menganggap semua pihak sudah setuju soal itu.

"Kami kesulitan, Kementerian Keuangan merasa tidak ada penolakan," ungkap Trian.

Harga Patokan Ikan

KKP lantas mengatur Harga Patokan Ikan (HPI) terbaru yang menjadi salah satu rumusan besaran tarif PNBP pra produksi. Mekanisme penyesuaian HPI tercantum dalam dua Keputusan Menteri, yakni Keputusan Menteri KP Nomor 86 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri KP Nomor 87 Tahun 2021.

HPI menjadi salah satu yang dipermasalahkan nelayan karena harga ikan di tiap daerah berbeda-beda. Namun kata Trian, KKP tidak mungkin memanipulasi HPI dan produktivitas kapal ikan karena diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Spend Smart
Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Earn Smart
Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Whats New
Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.