Jokowi Sentil BUMN Mengemis Duit APBN, Bagaimana Faktanya?

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai kondisi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami penurunan peforma.

Jokowi geram karena perusahaan-perusahaan tersebut selalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyelamatkan kondisi perseroan.

“Kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN ini kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” ujar Jokowi, dikutip dari sebuah video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden dikutip pada Senin (18/10/2021).

Menurut Jokowi, kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi nilai-nilai profesionalisme. Alhasil, perusahaan BUMN ini bisa kehilangan taring.

Baca juga: Berapa Jumlah BUMN di China dan Mengapa Mereka Begitu Perkasa?

“Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan,” tegas Jokowi.

Karena itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.

“Jadi tidak ada namanya proteksi-proteksi lagi, tidak. Sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu,” tandasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah ingin membawa perusahaan BUMN go global. Ia ingin perusahaan pelat merah bersaing di kancah internasional dengan menggencarkan penataan model bisnis dan teknologi.

Baca juga: Saat Negara Keluar PMN Lebih Banyak untuk BUMN Dibanding Dividen

“Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, distrubsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup saja. Nggak ada diselamatkan. Diselamatin bagaimana kalau sudah kayak gitu,” ujarnya. 

Fakta PMN BUMN

Meski Presiden Jokowi menyindir BUMN pengguna PMN, nyatanya pemerintah terus menggelontorkan uang ratusan triliun rupiah untuk perusahaan-perusahaan negara.