Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inflasi Terjaga dan Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

Kompas.com - 19/10/2021, 15:18 WIB
Rully R. Ramli,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7 days (reserve) repo rate (BI-7DRR) di level 3,50 persen.

Ini menjadi kali ke-8 secara berturut-turut bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya.

Keputusan ditetapkan sebagai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Oktober 2021.

Baca juga: Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

BI juga pertahankan suku bunga deposit facility sebesar 2,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 4,25 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indoensia pada 18 dan 19 Oktober 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 day reverse repo rate sebesar 3,5 persen," kata Perry dalam konferensi pers pengumuman RDG Oktober 2021 secara virtual, Selasa (19/10/2021).

"Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah perkiraan inflasi yang rendah, dan juga upaya mendukung pertumbuhan ekonomi," tambah dia.

Perry melaporkan beberapa indikator yang mendorong penahanan suku bunga acuan.

Baca juga: BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Indikator pertama yakni neraca pembayaran yang menunjukan kondisi kinerja yang baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal ekonomi nasional.

Kinerja transaksi berjalan diproyeksi bakal terus membaik, selaras dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut.

Pada September 2021, Indonesia kembali membukukan surplus neraca perdagangan sebesar 4,37 miliar dollar AS.

"Kinerja tersebut didukung peningkatan ekspor komoditas utama, seperti CPO, batu bara, kimia organik, dan bijih logam, di tengah kenaikan impor, terutama bahan baku, seiring dengan perbaikan ekonomi domestik," ujar Perry.

Selain itu, arus modal asing masih mengalir ke Indonesia hingga Oktober. Bank sentral mencatat, net inflows sebesar 0,2 miliar dollar AS dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021.

Baca juga: Viral soal Uang dengan Cap ADS, BI: Kami Tidak Mengecap Uang yang Beredar

Lalu, posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 meningkat menjadi sebesar 146,9 miliar dollar AS atau setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Ke depan defisit transaksi berjalan diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, menjadi di kisaran 0 sampai 0,8 persen dari produk domestik bruto," kata Perry.

Kemudian, BI mencatat pergerakan nilai tukar rupiah relatif terkendali. Ini terefleksikan dengan penguatan nilai tukar rupiah pada 18 Oktober 2021 sebesar 1,44 persen secara point to point dan 0,33 persen secara rerata dibandingkan posisi akhir Agustus 2021.

"Penguatan nilai tukar rupiah, didorong dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing dengan persepsi positif perekonomian domestik, menariknya imbal hasil domestik, terjaganya imbal hasil valas domestik, dan langkah-langkah yang ditempuh Bank Indonesia," tutur Perry.

Terakhir, indeks harga konsumen (IHK) dinilai tetap terkendali. Tercatat pada September 2021 terjadi deflasi sebesar 0,04 persen secara month to month dan 1,6 persen secara year on year.

Baca juga: Bos BI: Semoga di Triwulan III Ini Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5 Persen...

"Dengan perkembangan tersebut inflasi diperkirakan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran 3 persen plus minus 1 persen pada 2021," ucap Perry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com