Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Senja Kala BUMN Kita

Kompas.com - 20/10/2021, 11:20 WIB
Logo Kementerian BUMN Kementerian BUMNLogo Kementerian BUMN

PRESIDEN Jokowi mengguntur tentang kinerja BUMN kita. Secara khusus Presiden Jokowi menyoroti PLN yang dinilainya birokratis, tidak mempermudah. Malah, Presiden menyebutkan bahwa untuk perizinan saja butuh 259 surat dengan nama yang berbeda-beda. Presiden tentu sudah lama mendengar ini semua. Baru saja kali ini Presiden mengekspresikan kekecewaan dan keprihatinannya secara terbuka karena sudah keterlaluan. Para pelaku bisnis sudah lama menderita dengan ahlak bisnis BUMN kita.

Kabar buruk kinerja Badan Usaha Milik Negara memang datang susul-menyusul, seperti berita longsor dan banjir di musim hujan. Beberapa bulan lalu, di depan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa utang PT PLN (Persero) mencapai Rp 500 triliun.

Sebelumnya, dari maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia juga beredar rekaman terkait rencana perusahaan itu menawarkan program pensiun dini kepada karyawan dan rencana memangkas jumlah armada yang beredar di publik. Garuda juga dikabarkan memiliki utang sebesar Rp 70 triliun.

Baca juga: Erick Thohir: Bos BUMN yang Tak Mau Ikut Transformasi Pasti Saya Ganti

Perusahaan lain setali tiga uang. Laporan keuangan tahunan yang dirilis perusahaan konstruksi pelat merah, BUMN-BUMN Karya menunjukkan tren rugi. Dari Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya, semua lesu darah. Dan banyak lagi.

Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini semata-mata dampak pandemi yang menghentak dunia, karena salah pengelolaan, asumsi perekonomian yang tidak sesuai, atau ada tren lain? Pandemi tentu saja memiliki kontribusi, tetapi bukan satu-satunya. Masalahnya, sebelum pandemi datang mengguntur, kisah kinerja buruk BUMN kita sudah jamak diketahui. Ini bukan hal baru. Menteri Erick Thohir hanya mewarisi carut marut. Ia datang untuk mencuci piring belaka.

Apa yang salah

Pengalaman empirik yang saya miliki selaku pihak swasta, bergandeng tangan dengan BUMN, menunjukkan bahwa memang serenceng masalah internal yang azasi dalam tubuh BUMN, harus diperbaiki secara fundamental dan sistematis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, jajaran direksi yang memegang BUMN kita, memiliki persepsi bahwa apa pun yang terjadi dengan lembaga yang mereka kelola, toh negara ikut bertanggung jawab. Suntikan dana setiap saat bisa dikucurkan demi menjaga harga diri bangsa. Persepsi inilah yang menjadi panduan kerja pengelola BUMN kita. Rasa superior sebagai pebisnis pelat merah, membuat mereka memandang mitra bisnisnya (swasta) hanya pelengkap penderita. Ya, BUMN.

Baca juga: Jokowi Sentil BUMN Mengemis Duit APBN, Bagaimana Faktanya?

Kedua, dengan perasaan superior itulah mengapa banyak BUMN kita tidak honoring the contract. Bermitra dengan BUMN di negeri ini, adalah keribetan dan keributan tersendiri. Kontrak yang menjadi alas hak dan kewajiban dalam berbisnis, bisa dengan mudah diketepikan oleh BUMN dengan berbagai dalih.

Mari kita lihat sejumlah kasus. Bila BUMN tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak dan harus membayar denda, maka BUMN tersebut bukannya patuh dan mendiskusikannya, malah justru melaporkan mitra bisnisnya ke aparat hukum dengan dalih pencemaran nama baik. Ketakmampuan memenuhi kontrak didalihkan dengan kata provokatif: “Negara dizolimi oleh swasta.” Ya, BUMN.

Ketiga, rasa superior tadi membangun sikap hendak dilayani, bukan melayani. BUMN kita tidak memiliki courtesy. Sangat jamak kita dengar, partner bisnis (swasta) memohon pemenuhan hak-hak mereka sesuai yang diperjanjikan. Namun, BUMN kita bukannya berniat menunaikan kewajiban kontraknya, tetapi permohonan mitra bisnisnya sama sekali tidak dihiraukan. Surat bisa tidak dijawab hingga setahun atau dua tahun. Sengaja digantung sedemikian rupa agar tidak ada diskusi tentang pemenuhan kewajiban BUMN.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.