Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka memberantas pinjaman online atau pinjol ilegal, pemerintah meminta masyarakat yang menjadi nasabah praktik itu untuk tidak lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya.

Pasalnya, praktik pinjol ilegal yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keberadaannya tidak sah di mata hukum, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah tidak perlu mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Merespons hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada pemerintah untuk membentuk sebuah pusat pengaduan atau call center khusus pinjol ilegal.

Baca juga: Mahfud MD: Nasabah Pinjol Ilegal Tidak Usah Bayar Cicilan Lagi meski Ditagih

Pasalnya, praktik penagihan merugikan masyarakat yang dilakukan pinjol ilegal berpotensi meningkat secara signifikan dengan adanya imbauan tidak membayar pinjaman.

"Pemerintah perlu membuka seluas-luasnya pengaduan masyarakat, terkait pinjol ilegal. Kalau misal ada ancaman lapor polisi," ujar Anggota Tim Pengaduan YLKI Rio Priyambodo kepada Kompas.com, Rabu (20/10/2021).

"Bagaimana ini dibuat suatu hotline khusus, pengaduan yang memang bisa ditangani secara cepat," tambahnya.

Untuk melengkapi layanan tersebut, Rio menilai, pemerintah perlu membuat satuan khusus pemberantasan pinjol ilegal, yang terdiri dari berbagai pihak terkait.

"Bisa kepolisian, ada kejaksaan, ada PPATK, ada OJK dan lembaga lain terkait," kata Rio.

Menurutnya, upaya pemblokiran secara masif yang dilakukan pemerintah tidak akan mampu memberantas pinjol ilegal secara tuntas.

Sebab, pinjol ilegal dapat terus bermunculan, selama induk perusahaan sebagai pendana masih beroperasi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD meminta masyarakat yang menjadi debitur pinjaman online atau pinjol ilegal tak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya.

Baca juga: Bos OJK: Kami Akan Lebih Masif Memberantas Pinjol Ilegal

Kepada masyarakat yang masih menunggak utang ke pinjol ilegal, ia meminta nasabah lebih baik melaporkan ke polisi apabila merasa ditagih.

"Oleh karena itu, imbauan atau statement oleh pemerintah yang dihadiri OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini," kata Mahfud MD.

"Kepada mereka yang sudah telanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Kalau ada yang tidak membayar, lalu mereka tidak terima, laporkan ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan," kata dia lagi.