UU HPP Disahkan, Pengamat Dorong Perluasan Basis Pajak dan Dongkrak Tax Ratio

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan menjadi bagian dari proses reformasi struktural sistem perpajakan.

Beleid ini diharapkan dapat mendorong sistem perpajakan ke arah yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Meski demikian, pengamat ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Berly Martawardaya menilai, UU HPP masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.

Baca juga: Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik

Salah satunya terkait perluasan basis pajak dan upaya peningkatan tax ratio.

"Menurut informasi yang kami terima, masih ada perusahaan pertambangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Ini berarti kehilangan pendapatan negara yang besar dari sektor pajak pertambangan,” ujar Berly dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (22/10/2021).

Oleh sebab itu, kata Berly, dengan penyempurnaan UU HPP maka diharapkan pemerintah bisa segera mengejar perusahaan pertambangan yang selama ini belum membayar pajak.

“Mudah-mudahan dengan disahkannya HPP, pemerintah dapat menggenjot perpajakan di sektor tambang," imbuh dia.

Di sisi lain, Berly yang juga menjabat sebagai Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai seharusnya pemerintah meniru Amerika Serikat dan Inggris dalam memperluas basis pajak.

Baca juga: Kemenkeu: Indonesia Jadi Negara Penggerak Pertama Pajak Karbon di Dunia

Kedua negara itu memasukan gula dan minuman yang mengandung kadar gula tinggi serta bersoda, sebagai salah satu objek pajak baru atau yang wajib dikenai cukai.

Ia bilang, langkah yang sama memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia, sebab sebagian besar masyarakat mengonsumsi gula.

Di sisi lain, saat ini biaya perawatan kesehatan yang disebabkan oleh gula, sudah menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan alias ditanggung oleh negara.

Selain itu, Berly juga melihat, rokok merupakah salah satu produk yang memang harus dikenakai cukai agar ada pengendalian dan pengurangan terhadap konsumsi rokok.

Namun, terkait persentase kenaikan cukai rokok setiap tahunnya perlu perhitungan yang lebih matang.

Baca juga: Biar Tidak Bingung, Ini Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah

"Tujuan pengenaan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi dari benda atau zat yang dikenai cukai itu sendiri oleh pemerintah. Sehingga dengan dikenai cukai, konsumsinya jadi berkurang. Oleh karena itu, pengenaan cukai terhadap gula dan rokok sudah semestinya dilakukan pemerintah agar konsumsi terhadap rokok maupun gula tidak berlebihan," papar dia.

Terkait cukai rokok, Berly menolak bila salah satu jenis produk rokok seperti sigaret keretek tangan (SKT) tidak dinaikan cukainya.

Menurutnya, karena SKT juga banyak dikonsumsi masyarakat perokok, maka meski produksinya menggunakan tangan bukan mesin, kalau pemerintah menaikan cukai rokok, SKT juga termasuk yang perlu dinaikan cukainya.

“Pengenaan dan menaikan cukai rokok terhadap SKT tujuannya untuk menurunkan konsumsi rokok SKT. Jangan sampai nol persen kenaikan cukai rokok SKT,” kata Berly.

Namun, pandangan berbeda terkait cukai rokok diungkapkan oleh Dosen dan Peneliti Ekonomi pada Pusat Kajian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB), Imaninar.

Baca juga: NIK Jadi NPWP, Apakah Pemilik KTP Otomatis Dikenai Pajak?

Menurut dia, tak selamanya pengenaan cukai dapat mengurangi konsumsi terhadap zat maupun barang yang dikenai cukai, sepeti pada rokok.

Meski pemerintah setiap tahun menarikan cukai, hal ini tidak mengurangi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi rokok.

"Artinya, kenaikan harga rokok yang selama ini terjadi tidak serta merta dapat menurunkan jumlah perokok di Indonesia. Hal itu terjadi mengingat masyarakat memiliki alternatif lain dalam mengkonsumsi rokok dengan harga yang murah, yaitu rokok illegal,” kata dia.

Imaninar menilai, kebijakan kenaikan harga jual eceran (HJE) dan kenaikan cukai rokok bisa berdampak negaif pada industri hasil tembakau (IHT) daripada penurunan angka prevalensi merokok.

Hal itu berdasarkan hasil penelitian pihak PPKE FEB Universitas Brawijaya yang menyatakan, setiap 1 persen kenaikan jumlah peredaran rokok ilegal berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pabrikan rokok sebesar 2,9 persen dalam jangka pendek.

Baca juga: Berapa Penghasilan Pribadi yang Terkena Pajak di Aturan Terbaru?

Menurutnya, pemerintah akan lebih dirugikan jika menerapkan kebijakan simplifikasi cukai karena ratusan industri rokok kelas menengah bawah akan mati.

Artinya, negara akan kehilangan pendapatan dari cukai rokok dan pajak lainnya di sektor ini.

Termasuk, adanya potensi ribuan tenaga kerja di sektor ini yang akan kehilangan lapangan pekerjaan.

Oleh sebab itu, ia menilai, di masa pandemi ini untuk pemerintah tidak mengambil keputusan menaikan dan melakukan simplifikasi tier cukai rokok.

"Kenaikan harga rokok secara langsung memicu semakin meningkatnya peredaran rokok ilegal yang selanjutnya berdampak pada keberlangsungan industri hasil tembakau," kata Imaninar.