Kemenkeu Cari Formula yang Pas Buat Tagih Utang Lapindo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengejar utang anak usaha Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo milik keluarga Bakrie.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Lukman Effendi mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencari formula yang tepat untuk menagih utang keluarga Bakrie tersebut.

Formula ini diperlukan lantaran penagihan utang kepada keluarga konglomerat itu tak mudah dan tak selalu berjalan lancar.

Baca juga: Profil Nirwan Bakrie, Mantan Bos Lapindo yang Menunggak Utang BLBI

"Kita lagi bahas terus ini dicarikan formula yang pas. Kan enggak mudah sebenarnya untuk menyelesaikan piutang ini. Kita terus berproses, kita terus mencari formula-formula yang pas," kata Lukman dalam Bincang Bareng DJKN secara virtual, Jumat (22/10/2021).

Lukman menuturkan, formula tersebut masih terus didiskusikan dan belum mencapai tahap final. Formula final nantinya harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Finalnya kita harus ke Pak Dirjen dan Bu Menteri dulu karena ini kan sensitif. Nanti kalau sudah ada putusannya mungkin Pak Dirjen (Rionald) akan umumkan sendiri," ucap Lukman.

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Tri Wahyuningsih menambahkan, pihaknya terus menghitung nilai tanah yang terkena lumpur Lapindo untuk didiskusikan lebih lanjut.

"Tanah yang lumpur itulah yang menjadi diskusi di antara kita. Tentunya kalau sudah kena lumpur harus dinilai atau nggak, itu yang Pak Lukman. Ini semuanya kita sedang berproses," pungkas Ani.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menjelaskan, pihak perusahaan sudah berkirim surat kepada Kemenkeu membahas utang tersebut.

Selang beberapa waktu, surat tersebut akhirnya dibalas oleh Kemenkeu. Rio bilang, pihaknya menentukan besaran utang Minarak Lapindo adalah sebesar yang telah dikeluarkan pemerintah. Namun, Rio tak menyebut jumlah pasti utang tersebut.

Sementara menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, pemerintah mencatat total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp 1,91 triliun hingga 31 Desember 2019.

Baca juga: Pemerintah Terus Tagih Utang Lapindo Senilai Rp 1,91 Triliun

Secara rinci, besaran utang terdiri dari pokok utang sebesar Rp 773,38 miliar, bunga Rp 163,95 miliar, dan denda Rp 981,42 miliar.

Sementara itu, pembayaran yang baru dilakukan oleh perseroan pada Desember 2018 adalah sebesar Rp 5 miliar.

Utang tercipta lantaran pemerintah memberikan dana talangan senilai Rp 773,8 miliar untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur lapindo, Sidoarjo.