Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Siswanto Rusdi
Direktur The National Maritime Institute

Pendiri dan Direktur The National Maritime Institute (Namarin), sebuah lembaga pengkajian kemaritiman independen. Acap menulis di media seputar isu pelabuhan, pelayaran, kepelautan, keamanan maritim dan sejenisnya.

Rapor 7 Tahun Tol Laut

Kompas.com - 25/10/2021, 05:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo berusia tujuh tahun pada 20 Oktober lalu. Bertebaranlah tulisan-tulisan di media seputar “ulang tahun” ini berikut apa pencapaian yang sudah ditorehkan dan hal-hal belum diwujudkan oleh kepala negara beserta timnya sepanjang kurun waktu tersebut.

Yang disoroti oleh para penulis dan komentator pun mencakup banyak aspek: politik, hukum termasuk infrastruktur. Tol laut yang dianggap merupakan bagian dari infrastruktur maritim ini sayangnya belum cukup intensif disigi. Untuk mengisi celah ini maka dibuatlah karangan ini.

Sebelumnya, menurut klaim Kementerian Perhubungan dan dikutip oleh media, tujuh tahun usia tol laut, khususnya semester pertama 2021, program tol laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 twenty foot equivalent unit (TEU) berupa semen, beras, dan air mineral.

Sementara itu, muatan baliknya sebanyak 2.542 TEU dengan komoditas muatan terdiri dari kayu, kopra, dan rumput laut. Dari segi trayek, program ini telah mencakup 32 trayek dan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Intip Kinerja 7 Tahun Tol Laut Jokowi, Apa Hasilnya?

Sedikit mengkilas balik, tol laut diluncurkan pada 2015, satu tahun setelah Presiden Jokowi memimpin pemerintahan. Program ini diusungnya sejak masih berkampanye dalam pilpres 2014 dan merupakan bagian dari visi Poros Maritim Dunia. Tidak ada penjelasan yang cukup mengapa mantan walikota Solo itu melontarkan gagasan tol laut itu.

Dalam catatan saya, satu-dua tahun sebelum pilpres – dalam paruh terakhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – beredar luas gagasan pendulum nusantara di publik, paling tidak di tengah komunitas kemaritiman nasional.

Sehingga, tidak terhindari anggapan bahwa tol laut adalah gagasan pendulum nusantara yang diberi baju baru. Dalam konsep ini pelabuhan-pelabuhan utama di dalam negeri akan dilayani kapal peti kemas berukuran sekitar 4.000-5.000 TEU yang bergerak seperti bandul jam.

Kargo yang diangkut oleh kapal-kapal pendulum nusantara –dioperasikan oleh swasta nasional– selanjutnya akan dipindahmuatkan (transshiped) ke kapal-kapal yang lebih kecil, yang juga dioperasikan oleh swasta, menuju pelabuhan-pelabuhan penyangga pelabuhan utama tadi.

Dalam khazanah dunia pelayaran, keterkaitan para pihak ini dikenal dengan istilah hub and spoke; hub-nya adalah pelabuhan utama sementara spoke pelabuhan penyangga. Pada saat program tol laut dieksekusi pertama kali pemerintah membangun kapal-kapal baru dan memberikan subsidi untuk mendukung operasionalnya yang besarnya mencapai ratusan milyar rupiah setiap tahun. Sepertinya, dalam masa-masa ke depan program ini akan terus meminum subsidi.

Pertanyaannya kini, bagaimana rapor tol laut selama tujuh tahun? Apakah klaim Kemenhub di atas valid adanya? Menjawab hal dimaksud, saya mengajak pembaca mengingat kembali pernyataan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden pada 2020.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+