Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Siswanto Rusdi
Direktur The National Maritime Institute

Pendiri dan Direktur The National Maritime Institute (Namarin), sebuah lembaga pengkajian kemaritiman independen. Acap menulis di media seputar isu pelabuhan, pelayaran, kepelautan, keamanan maritim dan sejenisnya.

Rapor 7 Tahun Tol Laut

Kompas.com - 25/10/2021, 05:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo berusia tujuh tahun pada 20 Oktober lalu. Bertebaranlah tulisan-tulisan di media seputar “ulang tahun” ini berikut apa pencapaian yang sudah ditorehkan dan hal-hal belum diwujudkan oleh kepala negara beserta timnya sepanjang kurun waktu tersebut.

Yang disoroti oleh para penulis dan komentator pun mencakup banyak aspek: politik, hukum termasuk infrastruktur. Tol laut yang dianggap merupakan bagian dari infrastruktur maritim ini sayangnya belum cukup intensif disigi. Untuk mengisi celah ini maka dibuatlah karangan ini.

Sebelumnya, menurut klaim Kementerian Perhubungan dan dikutip oleh media, tujuh tahun usia tol laut, khususnya semester pertama 2021, program tol laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 twenty foot equivalent unit (TEU) berupa semen, beras, dan air mineral.

Sementara itu, muatan baliknya sebanyak 2.542 TEU dengan komoditas muatan terdiri dari kayu, kopra, dan rumput laut. Dari segi trayek, program ini telah mencakup 32 trayek dan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Intip Kinerja 7 Tahun Tol Laut Jokowi, Apa Hasilnya?

Sedikit mengkilas balik, tol laut diluncurkan pada 2015, satu tahun setelah Presiden Jokowi memimpin pemerintahan. Program ini diusungnya sejak masih berkampanye dalam pilpres 2014 dan merupakan bagian dari visi Poros Maritim Dunia. Tidak ada penjelasan yang cukup mengapa mantan walikota Solo itu melontarkan gagasan tol laut itu.

Dalam catatan saya, satu-dua tahun sebelum pilpres – dalam paruh terakhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – beredar luas gagasan pendulum nusantara di publik, paling tidak di tengah komunitas kemaritiman nasional.

Sehingga, tidak terhindari anggapan bahwa tol laut adalah gagasan pendulum nusantara yang diberi baju baru. Dalam konsep ini pelabuhan-pelabuhan utama di dalam negeri akan dilayani kapal peti kemas berukuran sekitar 4.000-5.000 TEU yang bergerak seperti bandul jam.

Kargo yang diangkut oleh kapal-kapal pendulum nusantara –dioperasikan oleh swasta nasional– selanjutnya akan dipindahmuatkan (transshiped) ke kapal-kapal yang lebih kecil, yang juga dioperasikan oleh swasta, menuju pelabuhan-pelabuhan penyangga pelabuhan utama tadi.

Dalam khazanah dunia pelayaran, keterkaitan para pihak ini dikenal dengan istilah hub and spoke; hub-nya adalah pelabuhan utama sementara spoke pelabuhan penyangga. Pada saat program tol laut dieksekusi pertama kali pemerintah membangun kapal-kapal baru dan memberikan subsidi untuk mendukung operasionalnya yang besarnya mencapai ratusan milyar rupiah setiap tahun. Sepertinya, dalam masa-masa ke depan program ini akan terus meminum subsidi.

Pertanyaannya kini, bagaimana rapor tol laut selama tujuh tahun? Apakah klaim Kemenhub di atas valid adanya? Menjawab hal dimaksud, saya mengajak pembaca mengingat kembali pernyataan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden pada 2020.

Dia kecewa – sebagian media menyebutnya marah – dengan program tol laut. Sejak digulirkan pada 2015, kebijakan ini tidak mampu mengurangi disparitas harga antardaerah maupun gagal memangkas biaya logistik antarpulau. Sebetulnya, bukan kali pertama kepala negara mengungkapkan ketidakpuasanya terkait program gacoannya itu. Silakan berselancar di jagat maya untuk membacanya.

Sejak itu belum terdengar lagi komentar kepala negara terkait tol laut. Apakah ia puas atau tidak dengan pencapaian yang sudah dirilis oleh Kemenhub. Jangan-jangan dia tidak tahu perkembangan itu. Kita tunggu saja penilaiannya yang terbaru tentang program tersebut.

Baca juga: Logistik RI Masih Kalah dari Negeri Tetangga, Apa Kabar Tol Laut Jokowi?

Mengapa tol laut dinilai tidak atau belum efisien?

Ada kesesatan berpikir yang cukup fatal dalam program ini. Kemenhub menganggap permasalahan ketidakseimbangan kargo, juga disparitas harga, disebabkan oleh tidak performed-nya sektor pelayaran. Sehingga, yang dikutak-katik hanya sektor yang satu ini.

Padahal pelayaran hanyalah penopang geliat ekonomi yang lebih besar. Jika ekonomi berjalan baik, maka pelayaran juga akan sehat. Ingat, ship follows the trade. Tidak perlu subsidi-subsidian segala.

Dalam praktiknya, kapal-kapal tol laut bergerak dari pelabuhan utama/hub menuju pelabuhan penyangga atau spoke. Selanjutnya kapal-kapal itu bergerak di daerah 3TP (terluar, tertinggal, terdepan, dan perbatasan) dan kembali lagi ke pelabuhan utama. Perlu dicata, program tol laut melibatkan berbagai jenis pelayaran: pelayaran perintis, pelayaran penumpang, kapal barang, dan kapal ternak. Semuanya menenggak subsidi.

Model pengaturan operasional kapal-kapal tol laut seperti digambarkan di muka menimbulkan dampak bagi bisnis pelayaran nasional secara keseluruhan. Maksudnya begini. Jauh sebelum program ini diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi sudah ada trayek pelayaran dari pelabuhan utama menuju berbagai pelabuhan di daerah yang dilayani oleh perusahaan pelayaran swasta.

Begitu pula di pelabuhan-pelabuhan penyangga telah hadir pelayaran-pelayaran swasta yang akan membawa komoditas ke pelabuhan yang lebih kecil (baca: daerah 3TP). Harga freight ditetapkan sesuai dengan mekanisme pasar.

Masalah frekwensi kedatangan kapal, khususnya ke daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan, memang sangat terbatas waktu itu. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah –dimulai dari masa Presiden Suharto – meluncurkan pogram kapal perintis. Presiden-presiden setelah Pak Harto meneruskan kebijakan tersebut dan khusus dalam masa pemerintahan Jokowi namanya diganti menjadi tol laut.

Baca juga: Kemendag Klaim Tol Laut Pangkas Harga Kebutuhan Pokok hingga 30 Persen

Dengan layanan yang mendapat subsidi, kapal-kapal Tol Laut jelas berada di atas angin. Kapal-kapal swasta yang kebetulan berada dalam satu lintasan dengan kapal-kapal tol laut (baik dari pelabuhan utama maupun dari pelabuhan penyangga) dipastikan sulit bersaing karena mereka tidak dapat subsidi.

Contoh, biaya kontainer pelayaran swasta dibanderol sekitar Rp 15 juta sedangkan tarif tol laut Rp 8 juta bahkan bisa jadi lebih murah lagi. Harga Rp 15 juta itu merupakan harga pasar pada trayek tertentu. Bila pemilik barang menggunakan kapal Tol Laut, mereka akan mendapat subsidi senilai Rp 7 juta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang Yang Diangkut Dalam Program Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Teringgal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan, kapal-kapal tol laut dikhususkan untuk membawa barang kebutuhan pokok dan barang penting seperti obat-obatan, susu, dan lain sebagainya.

Masalahnya, kapal-kapal swasta juga mengangkut barang yang sama hanya saja pengguna jasa mereka, bahkan mereka sendiri, tidak mendapat subsidi. Jelas rugi bandar.

Lantas, bagaimana cara menyelamatkan “muka” tol laut dengan kondisi seperti di atas?

Lumayan sederhana jawabannya. Pindahkan operasi kapal-kapal tol laut yang berhimpitan dengan pelayaran swasta di jalur utama. Selanjutnya mereka beroperasi di daerah 3TP tanpa perlu ke pelabuhan utama lagi. Entahlah.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Whats New
Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Whats New
8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

Whats New
Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Whats New
Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Rilis
Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Rilis
Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko 'Online'

Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko "Online"

Whats New
Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Whats New
Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Whats New
Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Whats New
Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Whats New
Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Whats New
Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Smartpreneur
Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Whats New
IHSG Februari Diprediksi Bisa Sentuh Level 7.000

IHSG Februari Diprediksi Bisa Sentuh Level 7.000

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+