Sri Mulyani: Saya Senang Banget, Sekarang Semua Orang Ngurusin Utang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang melihat banyak pihak yang peduli dengan utang Indonesia selama pandemi Covid-19.

Bendahara negara ini mengungkapkan, kritik meluas soal utang ini tak terjadi di dua krisis sebelumnya, yakni krisis moneter tahun 1998 tahun fenomena Bank Century tahun 2008. Artinya, saat ini masyarakat lebih memperhatikan keuangan negara.

"Kalau hari ini banyak orang yang melihat (utang) sangat detil, saya senang banget. Tahun 97-98 enggak ada yang lihat APBN. 2008-2009 enggak ada yang lihat, sekarang semua orang ngurusin utang," kata Sri Mulyani dalam Peluncuran Buku 25 Tahun Kontan secara virtual, Minggu (24/10/2021).

Baca juga: Kemenkeu Cari Formula yang Pas Buat Tagih Utang Lapindo

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, banyak masyarakat yang sudah menyadari pentingnya peran keuangan negara saat krisis terjadi. Keuangan negara atau APBN, selalu mendapat beban paling besar saat krisis terjadi

"Jadi Anda perhatikan paling ujung adalah beban negara. Jadi is good bahwa kita punya ownership kepada keuangan negara. Semuanya menyadari bahwa keuangan negara adalah instrumen yang luar biasa penting," ucap Ani.

Tanpa bantuan APBN kata Sri Ani, warga akan jatuh lebih dalam. Masyarakat tidak lagi memiliki sumber pendapatan ketika kegiatan ekonomi terpaksa berhenti akibat pandemi Covid-19. Ujung-ujungnya, perbankan akan kesulitan dan negara pula yang menanggung beban tersebut.

Maka, Sri Mulyani menilai pemerintah perlu mengejar pendapatan ketika negara sehat. Sebab, keuangan negara harus mampu mengantisipasi setiap krisis yang terjadi.

Pandemi kata dia, bukanlah awal dan akhir dari krisis dunia. Masih ada kemungkinan besar krisis-krisis lain datang kembali dalam beberapa tahun ke depan, termasuk perubahan iklim hingga disrupsi digital.

"Makanya waktu ekonomi bagus, kita tetap harus akumulasi atau mengisi amunisi, defisit kita turunkan sehingga kita punya yang disebut fiscal space. Begitu terjadi hantaman, fiscal space itu yang dipakai," pungkas Ani.

Sebagai informasi, utang pemerintah makin disorot ketika kembali menanjak pada bulan Agustus 2021. Posisi utang pada bulan itu melonjak menjadi Rp 6.625,43 triliun. Porsinya sudah 40,84 persen dari PDB Indonesia.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir Bantah Ada Utang Tersembunyi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu beberapa waktu lalu menilai, posisi utang tersebut masih aman meski ada potensi kenaikan porsi 41 persen dari PDB.

Pasalnya, pemerintah berjanji akan menekan defisit fiskal sebesar 3 persen pada tahun 2023.

"Utang, tentunya aman. (Rasio utang) Kita naik dari 29 persen ke 39 persen tahun 2020. Mungkin akan naik sedikit ke 41 persen dan 42 persen. Tetapi setelah itu, kenapa kita lakukan fiscal deficit? Itu kemudian akan membawa defisit pada level 3 persen, akan membuat level utang tidak akan naik lagi," kata Febrio dalam Taklimat media, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Nasabah Diminta Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal, Ada Risikonya?