Sampai 22 Oktober, Realisasi PEN Baru 58,3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp 433,91 triliun hingga 22 Oktober 2021.

Realisasi tersebut setara dengan 58,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Realisasi pun lebih tinggi dibanding tanggal 24 September 2021 lalu yang sebesar Rp 404,70 triliun.

"Dan tadi sudah saya sampaikan realisasinya Rp 433,91 triliun atau 58,3 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Sampai 15 Oktober, Program PEN Terealisasi 57,5 Persen

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, realisasi anggaran di klaster kesehatan sudah mencapai 54,3 persen atau Rp 116,82 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun.

Anggaran digunakan untuk penggunaan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan Pademangan, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 580.290 pasien, insentif 1,26 juta nakes pusat.

Lalu, santunan kematian untuk 446 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin, dan bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

"(Anggaran digunakan) terutama untuk penanganan waktu Delta varian yang melonjak tinggi dan kenaikan kasus Covid-19 awal tahun, makanya pembayaran selerti perawatan melonjak tinggi sampai 580.000 (pasien) sekarang," ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial mencapai Rp 125,10 triliun atau 67 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran digelontorkan untuk ragam bansos, mulai dari PKH hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Ini sebagian dari bansos yang tadi mencapai lebih dari Rp 300 triliun," jelas dia.

Baca juga: BPK Identifikasi Adanya Potensi Fraud Terhadap Dana PC PEN senilai Rp 29,4 Triliun

Lalu, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 62,60 triliun atau 38,5 persen dari pagu Rp 162,40 triliun. Pemanfaatan anggaran salah satunya ditujukan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,71 juta usaha.

"(Insentif diberikan) karena restriksi masyarakat (akibat PPKM) menjadi lebih ketat. Ini pasti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, masyarakat kehilangan mata pencaharian atau menurun pendapatannya. Banyak usaha yang kemudian mengalami tekanan atau kebangkrutan," beber dia.

Adapun program prioritas mencapai Rp 65,69 triliun atau 55,7 persen dari pagu Rp 117,94 triliun. Sedangkan, realisasi insentif usaha mencapai 95,8 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.

Sedangkan, insentif usaha telah terealisasi Rp 60,31 triliun atau 96 persen dari pagu Rp 62,83 triliun. Insentif usaha ini diberikan dalam bentuk insentif pajak, baik pajak penghasilan, PPN, hingga PPnBM.

"Insentif usaha terutama insentif perpajakan realisasinya sudah mendekati selesai atau sudah mencapai 96,7 persen," pungkas Sri Mulyani.