Sri Mulyani Soroti Rendahnya Realisasi Belanja Pemprov DIY

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masih rendah.

Padahal, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah tersebut menjadi yang paling tinggi dibanding provinsi lain.

Bendahara negara ini merinci, penyaluran TKDD Yogyakarta oleh pemerintah pusat sudah 76,5 persen. Namun, realisasi belanja APBD Yogyakarta masih belum signifikan sehingga selisih antara pendapatan dan belanja menjadi tinggi yakni 20,39 persen.

"Untuk perbandingan pendapatan dan belanja di berbagai provinsi, untuk beberapa daerah yang sudah mendapatkan transfer dari pemerintah pusat namun belum belanja, yang terbesar adalah DIY," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/10/2021)

Baca juga: Dana Pemda Masih Menumpuk di Bank, Totalnya Capai Rp 194,2 Triliun

Sementara itu, selisih terkecil antara realisasi pendapatan dan belanja negara adalah Sulawesi Tenggara. Sri Mulyani mencatat, selisih di wilayah tersebut hanya 0,62 persen.

Namun hal ini bukan berarti Sulawesi Tenggara sudah merealisasikan belanja dengan baik. Rendahnya selisih terjadi lantaran wilayah tersebut belum memenuhi syarat salur TKDD sehingga pemerintah pusat menahan dana penyaluran.

Terlihat, realisasi penyaluran TKDD di Sulawesi Tenggara baru 66,1 persen, berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 69,15 persen.

"Untuk Sulawesi tenggara paling kecil bukan karena mereka belanja lebih baik, namun transfer (TKDD) lebih rendah sebab belum memenuhi beberapa syarat," beber dia.

Lebih lanjut wanita yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, serapan belanja yang belum optimal turut berdampak pada tingginya nilai simpanan di bank.

Baca juga: Sri Mulyani Tahan Penyaluran Dana untuk 90 Pemda, Ini Penyebabnya

Hingga akhir September 2021, simpanan Pemda di bank kembali melonjak mencapai Rp 194,12 triliun. simpanan dana pemda itu naik Rp 15,16 triliun atau 8,47 persen dari posisi Agustus 2021.

Bahkan, simpanan dana ini lebih tinggi dibanding bulan Juni, yang kala itu tembus Rp 190 triliun.

"Dua bulan sebelumnya, Juli-Agustus sudah menurun Rp 173 triliun atau Rp 178 triliun. Sekarang naik lagi di Rp 194,2 triliun," beber Ani.

Secara total, belanja APBN hingga September 2021 terkontraksi -2,11 persen, sekitar Rp 603,57 triliun dari pagu anggaran Rp 1.217,74 triliun. Realisasi belanja Pemda yang mendekati akhir tahun ini baru mencapai 49,56 persen.

Berdasarkan fungsi, belanja kesehatan dan belanja perlindungan sosial menurun sebesar minus 3,7 persen (yoy) dan minus 27,4 persen (yoy). Belanja kesehatan baru mencapai 95,36 triliun atau Rp 7,8 persen terhadap APBD. Sementara belanja perlindungan sosial baru Rp 6,67 triliun atau 0,5 persen terhadap APBD.

Hal ini jelas berbanding terbalik dengan realisasi program PEN pemerintah pusat. Untuk klaster kesehatan dalam program tersebut misalnya, realisasi sudah mencapai 54,3 persen atau Rp 116,82 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun.

"Ini sangat kontras dengan belanja pemerintah bidang kesehatan yang justru melonjak sangat tinggi di tingkat pusat," pungkas Ani.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Beli Tiket Kereta Api Wajib Pakai NIK