Hasil SKD CPNS 2021 di 164 Instansi Ini Diumumkan pada 29-30 Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengumuman hasil SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru Tahap I tahun 2021 dijadwalkan berlangsung pada 29-30 Oktober 2021.

Sebanyak 164 instansi pusat dan daerah akan mengumumkan hasil tes SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru pada Tahap I tersebut.

BKN sudah menggelar rekonsiliasi hasil SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru Tahap I selama 2 hari, yakni 22-23 Oktober 2021 lalu.

Baca juga: Cek Lagi Jadwal Pengumuman SKD dan SKB CPNS 2021 di Sini

Semula, ada sebanyak 166 instansi yang diundang oleh BKN untuk mengikuti rekonsiliasi tersebut namun hanya sebanyak 164 yang hadir.

Adapun validasi nilai SKD CPNS dan nilai Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru Tahap I juga telah digelar pada 22-25 Oktober 2021 lalu.

Instansi mana saja yang akan mengumumkan hasil tes SKD CPNS 2021?

Berikut daftar instansi yang akan menyampaikan pengumuman hasil SKD CPNS 2021 pada 29-30 Oktober 2021:

1. Badan Narkotika Nasional
2. Badan Pusat Statistik
3. Badan Siber dan Sandi Negara
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
7. Pemerintah Kabupaten Alor
8. Pemerintah Kabupaten Asahan
9. Pemerintah Kabupaten Balangan
10. Pemerintah Kabupaten Banggai
11. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
12. Pemerintah Kabupaten Banyuasin
13. Pemerintah Kabupaten Barito Utara
14. Pemerintah Kabupaten Barru
15. Pemerintah Kabupaten Batang
16. Pemerintah Kabupaten Belu
17. Pemerintah Kabupaten Bangkayang
18. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
19. Pemerintah Kabupaten Bima
20. Pemerintah Kabupaten Bintan
21. Pemerintah Kabupaten Bireuen
22. Pemerintah Kabupaten Blora
23. Pemerintah Kabupaten Boalemo
24. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
25. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
26. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
27. Pemerintah Kabupaten Bombana
28. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
29. Pemerintah Kabupaten Buleleng
30. Pemerintah Kabupaten Buru
31. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
32. Pemerintah Kabupaten Buton
33. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
34. Pemerintah Kabupaten Cianjur
35. Pemerintah Kabupaten Cilacap
36. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
37. Pemerintah Kabupaten Demak
38. Pemerintah Kabupaten Dompu
39. Pemerintah Kabupaten Ende
40. Pemerintah Kabupaten Gorontalo
41. Pemerintah Kabupaten Gowa
42. Pemerintah Kabupaten Grobogan
43. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
44. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
45. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
46. Pemerintah Kabupaten Jember
47. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
48. Pemerintah Kabupaten Karanganyar
49. Pemerintah Kabupaten Karangasem
50. Pemerintah Kabupaten Katingan
51. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
52. Pemerintah Kabupaten Kebumen
53. Pemerintah Kabupaten Kendal
54. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
55. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
56. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
57. Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
58. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
59. Pemerintah Kabupaten Ketapang
60. Pemerintah Kabupaten Klungkung
61. Pemerintah Kabupaten Kolaka
62. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
63. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
64. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
65. Pemerintah Kabupaten Kudus
66. Pemerintah Kabupaten Kupang
67. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
68. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
69. Pemerintah Kabupaten Lamandau
70. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
71. Pemerintah Kabupaten Lembata
72. Pemerintah Kabupaten Lingga
73. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
74. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
75. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
76. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
77. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
78. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
79. Pemerintah Kabupaten Majalengka
80. Pemerintah Kabupaten Malaka
81. Pemerintah Kabupaten Manggarai
82. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
83. Pemerintah Kabupaten Maros
84. Pemerintah Kabupaten Minahasa
85. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
86. Pemerintah Kabupaten Mojokerto
87. Pemerintah Kabupaten Morowali
88. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
89. Pemerintah Kabupaten Muna Barat
90. Pemerintah Kabupaten Nagekeo
91. Pemerintah Kabupaten Natuna
92. Pemerintah Kabupaten Ngada
93. Pemerintah Kabupaten Ngawi
94. Pemerintah Kabupaten Nias
95. Pemerintah Kabupaten Nias Barat
96. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
97. Pemerintah Kabupaten Nias Utara
98. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
99. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
100. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
101. Pemerintah Kabupaten Pati
102. Pemerintah Kabupaten Pemalang
103. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
104. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
105. Pemerintah Kabupaten Pidie
106. Pemerintah Kabupaten Poso
107. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
108. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
109. Pemerintah Kabupaten Semarang
110. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
111. Pemerintah Kabupaten Seruyan
112. Pemerintah Kabupaten Sikka
113. Pemerintah Kabupaten Sragen
114. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
115. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
116. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
117. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
118. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
119. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
120. Pemerintah Kabupaten Tabalong
121. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
122. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
123. Pemerintah Kabupaten Tapin
124. Pemerintah Kabupaten Tegal
125. Pemerintah Kabupaten Temanggung
126. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
127. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
128. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
129. Pemerintah Kabupaten Wajo
130. Pemerintah Kabupaten Wakatobi
131. Pemerintah Kota Ambon
132. Pemerintah Kota Banda Aceh
133. Pemerintah Kota Batam
134. Pemerintah Kota Baubau
135. Pemerintah Kota Bima
136. Pemerintah Kota Bitung
137. Pemerintah Kota Bogor
138. Pemerintah Kota Cilegon
139. Pemerintah Kota Gorontalo
140. Pemerintah Kota Kendari
141. Pemerintah Kota Kupang
142. Pemerintah Kota Langsa
143. Pemerintah Kota Lhokseumawe
144. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
145. Pemerintah Kota Madiun
146. Pemerintah Kota Magelang
147. Pemerintah Kota Manado
148. Pemerintah Kota Mataram
149. Pemerintah Kota Mojokerto
150. Pemerintah Kota Palopo
151. Pemerintah Kota Pariaman
152. Pemerintah Kota Pekanbaru
153. Pemerintah Kota Prabumilih
154. Pemerintah Kota Samarinda
155. Pemerintah Kota Subulussalam
156. Pemerintah Kota Surabaya
157. Pemerintah Kota Surakarta
158. Pemerintah Kota Tomohon
159. Pemerintah Kota Tual
160. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
161. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
162. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
163. Sekretariat Jenderal MPR
164. Setjen Dewan Perwakilan Daerah

Baca juga: Cek Ketentuan Lulus SKD CPNS 2021 untuk Bisa Ikut SKB

Melalui sejumlah akun media sosialnya, BKN menjelaskan bahwa dari daftar instansi tesebut ada BA instansi yang tidak valid sebanyak 5 yaitu Pemerintah Kab. Kapuas Hulu, Pemerintah Kab. Buton, Pemerintah Kab. Bima, Pemerintah Kab. Bombana, dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun Kota Pekanbaru meminta reschedule ke tahap 2 karena masih ada peserta yang mengikuti tes SKD pada 31 Oktober 2021.

Pengumuman hasil SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru Tahap II dijadwalkan berlangsung pada 13-14 November 2021.

Sebagaimana diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKB) telah menerbitkkan surat Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 perihal Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021 tertanggal 19 Oktober 2021.

“Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan jadwal lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021,” tulis surat yang ditandatangani Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana tersebut.

Jadwal CPNS 2021 terbaru terdiri dari Tahap I dan Tahap II yang ditentukan berdasarkan waktu pelaksanaan berbeda.

Jadwal seleksi Tahap I diperuntukkan bagi Instansi yang menerima undangan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor: 1671/B-KS.04.03/UE/D/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Sedangkan sisanya akan mengacu pada jadwal seleksi Tahap II. Secara lengkap, jadwal terbaru dimulai dengan tahapan Pengolahan Nilai SKD CPNS dan Nilai Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru.