Sri Mulyani Jelaskan Kaitan Utang Pemerintah dan Krisis Ekonomi 1998

Kompas.com - 27/10/2021, 11:32 WIB
Presiden Joko Widodo di acara Hari Santri Nasional Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo di acara Hari Santri Nasional

Diungkapkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, banyak anggota masyarakat yang saat ini cukup kritis terhadap pengelolaan utang negara dengan membaca secara detail laporan APBN

Terlebih lagi, Kementerian Keuangan rutin melaporkannya penggunaan APBN setiap bulan kepada media massa dan masyarakat.

Baca juga: Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Jokowi Naik Jadi Rp 6.625 Triliun

“Nah, kalau hari ini banyak orang yang melihat pada keuangan negara dengan sangat-sangat detail, itu saya senang banget. Kalau 1997-1998 enggak ada yang lihat APBN, dianggap take it for granted. Di 2008-2009 pun enggak ada yang lihat APBN,” ujarnya.

Utang pemerintah

Kenaikan utang pemerintah selalu jadi isu sensitif. Teranyar, utang negara saat ini totalnya mencapai Rp 6.625,43 triliun.

Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. Artinya, lonjakan utang memang sudah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19.

Dikutip dari laman APBN KiTa September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Agustus 2021 tersebut naik dibandingkan sebulan sebelumnya, yaitu utang per Juli 2021 sebesar Rp 6.570,17 triliun.

Baca juga: Mengenal SBN, Sumber Utang Pemerintah Paling Besar Saat Ini

Dengan kata lain, dalam sebulan, pemerintah Presiden Jokowi sudah menambah utang baru sebesar Rp 55,26 triliun.

Selain kenaikan utang, Kementerian Keuangan juga mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pada Juli 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 40,51 persen. Sementara pada Agustus 2021, rasionya sudah naik menjadi 40,85 persen.

Utang pemerintah mengalami kenaikan cukup besar sejak Presiden Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia. Di pengujung 2014, total utang pemerintah yakni Rp 2.608 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7 persen.

Lalu, pada akhir tahun 2015 atau setahun pertamanya menjabat sebagai Presiden RI, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sudah melonjak menjadi Rp 3.089 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 27 persen.

Sementara itu, pada Januari 2017, utang pemerintah sudah kembali mengalami lonjakan menjadi sebesar Rp 3.549 triliun. Saat itu, rasio utang terhadap PDB yakni 28 persen.

Utang pemerintah sepanjang tahun 2017 ini terus meningkat pesat. Pada akhir 2017, utang pemerintah menembus Rp 3.938 triliun. Rasio terhadap PDB juga menanjak menjadi 29,2 persen.

Baca juga: Utang Pemerintah Dibagi Rata, 1 Penduduk RI Tanggung Rp 23 Juta

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Super App Livin’ by Mandiri, Apa Saja Fiturnya?

Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Super App Livin’ by Mandiri, Apa Saja Fiturnya?

Rilis
Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Whats New
IHSG Sesi I DItutup Melorot 1,47 Persen, Asing Lepas BBRI, ARTO, dan BBCA

IHSG Sesi I DItutup Melorot 1,47 Persen, Asing Lepas BBRI, ARTO, dan BBCA

Whats New
Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Whats New
Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Whats New
Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Spend Smart
Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Whats New
Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Whats New
Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Whats New
Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Whats New
Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Whats New
Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Whats New
Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.