Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta institusi pendidikan ekonomi dan keuangan syariah mampu menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan industri.

Sebab, saat ini 80-90 persen sumber daya manusia di industri keuangan syariah masih direkrut dari lulusan ekonomi konvensional. Padahal terdapat sekitar 800 program studi di universitas dengan tema syariah.

Jika satu program studi mampu meluluskan 50 orang per tahun, ada potensi 40.000 sumber daya manusia yang bisa diserap industri.

Baca juga: Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

"Institusi pendidikan harus nampu menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan industri ke depan. Pelaku industri keuangan cenderung memilih atau merekrut dan memberi pelatihan ekonomi syariah kepada lulusan ekonomi yang konvensional," kata Sri Mulyani dalam webinar ISEF, Kamis (28/10/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, SDM terampil dan sesuai kebutuhan industri makin diperlukan karena tantangan ekonomi ke depan semakin rumit.

Pandemi Covid-19 saja, kata dia, memberikan dampak yang luar biasa. Tak hanya di bidang kesehatan, pandemi memberikan dampak di bidang sosial dan ekonomi keuangan, keuangan negara, sektor perbankan, dan IKNB (Industri Keuangan Non Bank).

Covid-19 mentransformasikan banyak kegiatan menjadi daring. Proses pembelajaran misalnya, berubah menjadi jarak jauh. Hal ini membawa pelajaran bahwa teknologi bisa menjadi solusi di samping membawa tantangan.

Baca juga: Sri Mulyani Tahan Penyaluran Dana untuk 90 Pemda, Ini Penyebabnya

"Jadi bagaimana kita akan mengandalkan dan menggunakan teknologi, sementara kita belajar program dan juga studi mengenai keislaman dari sisi ekonomi, namun tetap relevan," ungkap Ani.

Untuk menciptakan SDM unggul, salah satu area yang perlu dikembangkan dalam institusi pendidikan adalah kurikulum. Pasalnya, kurikulum menentukan konten dan kualitas pendidikan.

Ani menjelaskan, pendidikan ekonomi syariah memerlukan kurikulum yang dibangun sejalan dengan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan industri.

"Ini tidak mudah, namun harus dijawab. Kita tidak hanya melihat dari sisi compliance secara syariah namun menjadi tidak relevan, kita harus mampu berfokus mencapai tujuan namun nilai islam tetap bisa dipertahankan," pungkas Ani.