Catat, Kebijakan II Tax Amnesty Hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Kompas.com - 29/10/2021, 20:49 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal melangsungkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) dari Januari-Juli 2022.

Dalam PPS kali ini, ada dua kebijakan yang bakal berlaku. Kebijakan I untuk pengungkapan harta tahun 2015 bagi yang sudah mengikuti tax amnesty tahun 2016 dan kebijakan II untuk mengungkap harta perolehan tahun 2016-2020 untuk yang sudah mengikuti tax amnesty maupun yang belum.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, kebijakan II hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP), bukan wajib pajak badan (WP badan).

"Kenapa kebijakan II hanya untuk OP, karena mayoritas yang belum memang WP OP, jadi kesempatan ini diberikan kepada OP untuk kebijakan II," kata Hestu dalam sosialisasi UU HPP yang dilaksanakan Kadin, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Ini 5 Tantangan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Menurut Gubernur BI

Hestu menilai, WP badan dikecualikan lantaran industri di Indonesia relatif lebih tertib. Di sisi lain, WP badan juga sempat mengikuti tax amnesty jilid I tahun 2016.

Seharusnya kata Hestu, hal tersebut membuat WP badan lebih tertib membayarkan pajaknya.

"Memang badan enggak, karena menurut kami seharusnya setelah periode TA waktu itu menjadi lebih tertib. Badan kan (ada) pembukuan, segala macam, sudah lengkap seharusnya memang mendapat perlakuan yang berbeda," beber Hestu.

Adapun program tax amnesty tahun 2016 lalu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan. Penyampaian SPT Tahunan oleh peserta tax amnesty mencapai 91 persen, sementara kepatuhan nasional di rentang 62 persen hingga 75 persen.

Dengan bantuan program pengampunan pajak, jumlah harta yang dideklarasi pada tahun 2016-2017 lalu mencapai Rp 4.884,26 triliun atau 39,9 persen dari GDP. Uang tebusannya bahkan disebut menjadi yang terbesar mencapai Rp 114,54 triliun atau sekitar 0,92 persen dari GDP.

Baca juga: Ini Penyebab Minimnya Realisasi Penyediaan Perumahan Pekerja lewat Program MLT JHT

Berikut ini rincian kebijakan dan besaran tarif program PPS:

Kebijakan I

Peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh Final sebesar:

a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan II

Wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2020, namun belum dilaporkan pada SPT tahun 2020, membayar PPh final sebagai berikut.

a. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Baca juga: Ditjen Pajak soal Tax Amnesty: Enggak Ada Jebakan Batman

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Dapat Stimulus di Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Pengusaha Dapat Stimulus di Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 1,05 Persen, 3 Emiten Ini Catatkan Kenaikan Saham Paling Tinggi

IHSG Ditutup Menguat 1,05 Persen, 3 Emiten Ini Catatkan Kenaikan Saham Paling Tinggi

Whats New
Ini Keuntungan yang Bisa Didapat Mitra GoFood lewat Kolaborasi Bank Jago dan GoTo Financial

Ini Keuntungan yang Bisa Didapat Mitra GoFood lewat Kolaborasi Bank Jago dan GoTo Financial

Whats New
Erick Thohir: Restrukturisasi dan Transformasi Garuda Berjalan 'On The Track'

Erick Thohir: Restrukturisasi dan Transformasi Garuda Berjalan "On The Track"

Whats New
Masuk Usia 45 Tahun, Ini Serangkaian Capaian Pasar Modal Indonesia

Masuk Usia 45 Tahun, Ini Serangkaian Capaian Pasar Modal Indonesia

Whats New
Menko Airlangga Minta Rumah Sakit Bantu Akselerasi Pemberian Vaksin Booster ke Masyarakat

Menko Airlangga Minta Rumah Sakit Bantu Akselerasi Pemberian Vaksin Booster ke Masyarakat

Whats New
Sri Mulyani: Peranan Perempuan Sangat Menentukan Kemajuan Negara

Sri Mulyani: Peranan Perempuan Sangat Menentukan Kemajuan Negara

Whats New
Bahlil: Jangan Percaya Isu Ekonomi Indonesia di Ujung Resesi, Itu Hoaks Besar

Bahlil: Jangan Percaya Isu Ekonomi Indonesia di Ujung Resesi, Itu Hoaks Besar

Whats New
Lion Air Curhat Masih Jual Rugi Tiket Rute yang Dilayani Pesawat ATR

Lion Air Curhat Masih Jual Rugi Tiket Rute yang Dilayani Pesawat ATR

Whats New
Teken MoU dengan PBNU, Mendag Dorong UMKM Santri Naik Kelas

Teken MoU dengan PBNU, Mendag Dorong UMKM Santri Naik Kelas

Whats New
Pertamina, PLN, BRI, Telkom Masuk 5 Perusahaan Terbesar di RI, Ini Kata Erick Thohir

Pertamina, PLN, BRI, Telkom Masuk 5 Perusahaan Terbesar di RI, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Tarif Tol Serpong-Balaraja Gratis, Berlaku 10-21 Agustus

Tarif Tol Serpong-Balaraja Gratis, Berlaku 10-21 Agustus

Whats New
Ratusan Guru PPPK Kaget Formasi Penempatan Tidak Sesuai, Ini Jawaban BKN

Ratusan Guru PPPK Kaget Formasi Penempatan Tidak Sesuai, Ini Jawaban BKN

Whats New
Tebar Dividen, Emiten Beras Ini juga Berikan Diskon bagi Para Pemegang Sahamnya

Tebar Dividen, Emiten Beras Ini juga Berikan Diskon bagi Para Pemegang Sahamnya

Whats New
Singapura Merajai PMA, Bahlil: Mungkin Uang Orang Indonesia

Singapura Merajai PMA, Bahlil: Mungkin Uang Orang Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.