Pesan Kemenkeu: Ikut Tax Amnesty, Jangan Ada Lagi Harta yang Ketinggalan

Kompas.com - 29/10/2021, 21:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal melangsungkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) dari Januari-Juli 2022.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengimbau agar wajib pajak melaporkan semua hartanya.

Pemerintah kembali memberikan sekali lagi kesempatan untuk mengungkapkan harta tersebut lewat PPS, baik yang sudah mengikuti program tax amnesty tahun 2016 maupun yang belum.

"Kalau peserta TA (tahun 2016) dan kemudian masih ada (harta) yang tersisa (belum dilaporkan), ya jangan tanggung-tanggung, jangan ketinggalan lagi. Supaya nanti tidak ada masalah," kata Hestu dalam sosialisasi UU HPP yang dilaksanakan Kadin, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Tax Holiday Akan Berbenturan dengan Pajak Global Minimum, Apa Strategi Pemerintah?

Hestu juga mengimbau hal yang sama untuk peserta yang belum mengikuti program tax amnesty. Sebab, harta peroleh tahun 2016-2020 seharusnya sudah diungkapkan dalam SPT tahunan.

Dia meminta para wajib pajak memanfaatkan kesempatan ini untuk mematuhi dan beritikad baik atas pajak yang semestinya dibayarkan.

"Karena kalau tidak (diungkapkan), nanti ada yang ketinggalan, yang ketinggalan nanti bisa diperiksa dan ditetapkan sebagai penghasilan dengan tarif final 30 persen," beber Hestu.

Lebih lanjut dia menuturkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa memeriksa lebih lanjut bila ada bukti pengungkapan harta oleh wajib pajak tidak sesuai dengan harta sebenarnya.

Pasal 6 ayat 4 UU HPP menyebut, DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan terhadap penyampaian pengungkapan harta oleh wajib pajak, bila diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan sebenarnya.

"(Misalnya) mungkin ada kewajiban perpajakan dia ikut tax amnesty asetnya 10 unit, tapi baru lapor 8. Kalau teman pajak ketemu yang 2, mau enggak mau, diperiksa. Tapi sebenarnya enggak pernah ada isu jebakan batman," pungkas Hestu.

Sebagai informasi, ada dua kebijakan dalam PPS kali ini. Berikut ini rincian kebijakan dan besaran tarifnya.

Kebijakan I

Peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh Final sebesar:

a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan II

Wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2020, namun belum dilaporkan pada SPT tahun 2020, membayar PPh final sebagai berikut.

a. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Baca juga: Ditjen Pajak soal Tax Amnesty: Enggak Ada Jebakan Batman

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life,  Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life, Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Whats New
Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Whats New
[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo 'Tampil' di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo "Tampil" di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

Whats New
Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Whats New
Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Whats New
Mengenal Apa Itu ETF dan Bedanya dengan Reksa Dana Biasa

Mengenal Apa Itu ETF dan Bedanya dengan Reksa Dana Biasa

Earn Smart
Cara Bayar Indihome lewat ATM BCA, BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Cara Bayar Indihome lewat ATM BCA, BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Spend Smart
Rincian Biaya Admin BCA, BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri

Rincian Biaya Admin BCA, BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 40 Sudah Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 40 Sudah Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Watsons 8.8 Shopathon Kembali Digelar, Cek Promonya

Watsons 8.8 Shopathon Kembali Digelar, Cek Promonya

Spend Smart
Limit Transfer BRI Berdasarkan Jenis Kartu ATM dan Transaksinya

Limit Transfer BRI Berdasarkan Jenis Kartu ATM dan Transaksinya

Spend Smart
Momen Bahagia Sopir Taksi, Bisa Naik Haji hingga Kuliahkan Tiga Anaknya Berkat Blue Bird

Momen Bahagia Sopir Taksi, Bisa Naik Haji hingga Kuliahkan Tiga Anaknya Berkat Blue Bird

Whats New
BPKP: Audit Tata Kelola Timah dalam Rangka Perbaikan

BPKP: Audit Tata Kelola Timah dalam Rangka Perbaikan

Whats New
Cara Bayar Pembelian Beli Emas Antam di Bank BCA

Cara Bayar Pembelian Beli Emas Antam di Bank BCA

Spend Smart
Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.