Ini Alasan Jokowi Dulu Pilih China dan Tolak Jepang Garap Kereta Cepat

Kompas.com - 30/10/2021, 06:33 WIB
Penyelesaian pemasangan girder box sesi pertama Kereta Cepat Jakarta Bandung, di wilayah Telukjambe Barat, Karawang, Jumat (28/5/2021). KOMPAS.COM/FARIDAPenyelesaian pemasangan girder box sesi pertama Kereta Cepat Jakarta Bandung, di wilayah Telukjambe Barat, Karawang, Jumat (28/5/2021).

KOMPAS.com - Polemik pendanaan atas bengkaknya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akhirnya terjawab setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. 

Perpres yang diteken Jokowi tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Terdapat sejumlah poin utama yang terdapat dalam revisi beleid tersebut. Utamanya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kini bisa didanai oleh APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang terlibat. 

Hal ini yang menjadi pertentangan dalam aturan sebelumnya. Karena sebelumnya pemerintah berjanji untuk tidak menggunakan uang APBN sepeser pun.

Dana APBN diperlukan agar proyek tersebut tidak mangkrak. Estimasi China, Kereta Cepat Jakarta Bandung membutuhkan investasi sebesar Rp 86,5 triliun, namun di tengah jalan nilainya bengkak menjadi Rp 114,24 triliun.

Baca juga: Saat Jadi Menhub, Jonan Keberatan Proyek Kereta Cepat, Apa Sebabnya?

China janjikan tanpa APBN

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 2 Oktober 2015, Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno menyebut pemerintah Indonesia mantap memilih China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaliknya, Jepang melalui JICA meminta pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Karena menurut Jepang, pengerjaan kereta cepat sulit terealisasi apabila menggunakan skema murni business to business (b to b). 

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi b to b karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini Soemarno kala itu. 

Baca juga: Kereta Cepat RI-China: Awalnya Rp 86 Triliun, Bengkak Jadi 114 Triliun

Karena itu pula kata dia, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN China. Lalu, akhirnya disepakti untuk membuat joint venture agreement

Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Bogor, Minggu (2/12/2018)KOMPAS.com/Putri Syifa Nurfadilah Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Bogor, Minggu (2/12/2018)

"Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN (dikerjakan BUMN tanpa APBN)," kata Rini Soemarno.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Resmikan Pusat Industri Digital 4.0, Apa Itu?

Pemerintah Resmikan Pusat Industri Digital 4.0, Apa Itu?

Whats New
Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Whats New
Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Whats New
Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Whats New
Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Whats New
Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Whats New
Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Rilis
Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Whats New
 IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Spend Smart
Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Whats New
Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Earn Smart
Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.