Kritik Rachmat Gobel soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, melontarkan kritiknya atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang terancam mangkrak apabila tidak disuntik duit APBN. 

Menurut mantan Menteri Perdagangan itu, dana APBN kurang elok apabila dipakai untuk membiayai proyek kereta cepat. Terlebih, sesuai janji awal pemerintah, proyek berbiaya tinggi tersebut tak akan menggunakan duit rakyat sepeser pun.

Ia bilang, sebaiknya APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi, pembangunan infrastruktur dasar, dan untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang baru, dibandingkan membiayai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. 

“Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” kata Rachmat Gobel dilansir dari Antara, Minggu (31/10/2021). 

Baca juga: 3 Jurus Lobi China ke Jokowi untuk Menangkan Proyek Kereta Cepat

China memenangkan persaingan dengan Jepang dalam pembangunan kereta cepat sepanjang 142,3 km tersebut. Saat itu, kata dia, Jepang mengajukan proposal dengan nilai 6,2 miliar dolar AS, sedangkan China mengajukan 5,5 miliar dollar AS.

China juga menang karena tak meminta jaminan pemerintah, tak ada keterlibatan APBN, dan skema business to business. Namun kemudian biayanya membengkak menjadi 6,07 miliar dollar AS, dan kini bengkak lagi menjadi 7,97 miliar dollar AS.

“Kita tidak tahu apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang," ungkap Gobel.

Menurut Gobel, sebagaimana proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan Jepang di Indonesia, kualitasnya sudah tak diragukan lagi. 

Baca juga: Saat Jadi Menhub, Jonan Keberatan Proyek Kereta Cepat, Apa Sebabnya?

"Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” kata Rachmat Gobel.

KOMPAS.com/Sabrina Asril Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Menurut dia, agar Indonesia konsisten dengan skema business to business, maka pembengkakan biaya itu diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI. Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

Dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu keduanya membentuk KCIC.

Baca juga: Plus Minus Naik Kereta Cepat Vs KA Argo Parahyangan, Pilih Mana?

“Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” kata Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel juga mempertanyakan keandalan studi kelayakan pihak China. Ia bilang, alasan kendala yang diuraikan pihak China juga sangat banyak. 

“Pertama, pada pembengkakan pertama katanya karena faktor asuransi. Kedua, pada pembengkakan kedua katanya karena faktor geologi dan geografi. Ketiga, banjir yang menggenangi jalan tol Jakarta-Cikampek terjadi akibat tersumbatnya saluran air karena pembangunan kereta cepat. Semua itu mestinya sudah bisa dihitung di dalam studi kelayakan," katanya.

Karena itu Rachmat Gobel meminta pihak KCIC berlaku transparan dan jujur. Terlebih karena pemerintah secara terbuka menyatakan opsi rencana menggunakan duit APBN. 

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Dulu Pilih China dan Tolak Jepang Garap Kereta Cepat

"Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” katanya.

Rachmat Gobel mengatakan pembangunan kereta cepat ini merupakan perwujudan visi Presiden Jokowi yang harus didukung semua pihak. Namun ia mengingatkan jangan sampai visi Presiden tersebut tidak bisa diwujudkan para pembantu dengan benar dan bertanggung jawab.

“Saya senang sekarang Pak Luhut Panjaitan mengambil alih kereta cepat ini. Saya percaya beliau orang yang tegas dan terang,” katanya.

Dok. Humas Kemenko Kemaritiman dan Investasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meninjau proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp 27 Triliun Lebih, Studi Kelayakan China Dipertanyakan