Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Alasan Jonan Menolak Proyek Kereta Cepat Saat Jadi Menhub

Kompas.com - 01/11/2021, 08:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan 2014-2016, Ignasius Jonan, beberapa kali mengungkapkan penolakannya soal keberadaan rencana proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Jonan bahkan sempat menolak menerbitkan izin trase pembangunan kereta cepat karena dinilai masih ada beberapa regulasi yang belum dipenuhi, terutama terkait masa konsesi. 

Sebagai Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia saat itu, juga diketahui tidak hadir saat acara groundbreaking proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Walini. 

Padahal acara peletakan batu pertama pada Januari 2016 tersebut dihadiri langsung oleh atasannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jonan belakangan juga tak lagi menjabat Menhub sejak Juli 2016 karena terkena reshuffle kabinet. 

Alasan Jonan

Baca juga: Ini Sederet Janji Jokowi soal Proyek Kereta Cepat di 2015 Silam

Berikut beberapa alasan penolakan Ignasius Jonan saat menjadi Menhub kala itu:

1. Kecepatan kereta cepat tidak akan maksimal

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 3 September 2015, Jonan kala itu menegaskan, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung. 

Kata dia, secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 kilometer.

Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 kilometer. 

Apabila dibangun delapan stasiun, jarak antar-stasiun kurang dari 20 kilometer. Jonan lebih lanjut memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer tersebut.

Baca juga: Kritik Rachmat Gobel soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit. Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira enggak bisa," kata Jonan. 

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Whats New
Masyarakat 'Mampu' Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Masyarakat "Mampu" Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Rilis
Nama 'Balon' Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Nama "Balon" Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Whats New
BPS Catat Inflasi Januari 2023 Capai 5,28 Persen

BPS Catat Inflasi Januari 2023 Capai 5,28 Persen

Whats New
ID FOOD Targetkan Pendapatan di Sepanjang 2023 Sebesar Rp 17 Triliun

ID FOOD Targetkan Pendapatan di Sepanjang 2023 Sebesar Rp 17 Triliun

Rilis
Jokowi: Kalau Dulu Kita 'Lockdown', Enggak Ada 3 Minggu Pasti Rusuh

Jokowi: Kalau Dulu Kita "Lockdown", Enggak Ada 3 Minggu Pasti Rusuh

Whats New
Harga Pertamax Turbo Naik, Pertamina: Masih Paling Kompetitif Dibanding Perusahaan Lain

Harga Pertamax Turbo Naik, Pertamina: Masih Paling Kompetitif Dibanding Perusahaan Lain

Whats New
Pemerintah Hemat Rp 30 Triliun Per Tahun berkat 'Burden Sharing' dengan BI

Pemerintah Hemat Rp 30 Triliun Per Tahun berkat "Burden Sharing" dengan BI

Whats New
Jumlah Infrastruktur Kendaraan Listrik Bertambah Sepanjang 2022, Emisi CO2 Ditekan hingga 13,8 Juta Ton

Jumlah Infrastruktur Kendaraan Listrik Bertambah Sepanjang 2022, Emisi CO2 Ditekan hingga 13,8 Juta Ton

Rilis
Kemenhub Anggarkan Rp 15,8 Miliar untuk Transportasi Darat di IKN Nusantara pada 2023

Kemenhub Anggarkan Rp 15,8 Miliar untuk Transportasi Darat di IKN Nusantara pada 2023

Whats New
Masih Muda Beli Asuransi, Apa Untungnya?

Masih Muda Beli Asuransi, Apa Untungnya?

Spend Smart
Tempat Pembuangan Sampah Disulap Jadi Taman Kreatif, Sandiaga: Bisa Jadi Daya Tarik Wisata Lingkungan Hidup

Tempat Pembuangan Sampah Disulap Jadi Taman Kreatif, Sandiaga: Bisa Jadi Daya Tarik Wisata Lingkungan Hidup

Whats New
Atasi Masalah Minyak Goreng, Menteri Teten: Minyak Makan Merah Bisa Jadi Solusi

Atasi Masalah Minyak Goreng, Menteri Teten: Minyak Makan Merah Bisa Jadi Solusi

Rilis
Masyarakat Dapat Beri Masukan Terkait Pengembangan Rupiah Digital, Ini Caranya

Masyarakat Dapat Beri Masukan Terkait Pengembangan Rupiah Digital, Ini Caranya

Whats New
Berlaku 28 Februari 2023, Berikut Perubahan Limit Transaksi BRI di ATM, EDC, dan BRImo

Berlaku 28 Februari 2023, Berikut Perubahan Limit Transaksi BRI di ATM, EDC, dan BRImo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+