Melihat Lagi Janji-janji Jokowi soal Kereta Cepat 6 Tahun Lalu

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung terus menuai banjir kritik sejak beberapa hari terakhir. Bahkan, kontroversi proyek ini sudah menyeruak sejak perencanaan di tahun 2015 silam. 

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. 

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. 

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan Jepang melalui JICA, meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah. 

Baca juga: Sederet Alasan Jonan Menolak Proyek Kereta Cepat saat Jadi Menhub

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia berencana menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut. 

Kalangan yang kontra terhadap proyek tersebut menyebut bahwa perkembangan realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu. 

Janji Jokowi soal kereta cepat

Menilik ke belakangan, Kereta Cepat Jakarta Bandung sendiri merupakan salah satu proyek paling strategis di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Berikut ini beberapa janji yang sempat diucapkan Presiden Jokowi soal pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung:

Baca juga: Plus Minus Naik Kereta Cepat Vs KA Argo Parahyangan, Pilih Mana?

1. Janji tanpa APBN

Dalam beberapa kesempatan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan BUMN.

Menggunakan skema business to business (B to B), biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan. 

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015. 

Konsorsium yang dimaksud yakni PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC. Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI. 

Baca juga: Kenapa Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dijuluki Proyek Nanggung?

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

Dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk PT KCIC.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN," ucap Jokowi menegaskan. 

2. Proyek tak dijamin pemerintah

Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Baca juga: Kata Faisal Basri, Sampai Kiamat Pun Kereta Cepat Tak Akan Balik Modal

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis. 

"Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," tegas Jokowi kala itu. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, bahwa hitung-hitungan ekonomi proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan menelan investasi Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun itu sangat jelas. 

KOMPAS.com/Putri Syifa Nurfadilah Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Bogor, Minggu (2/12/2018)

Sementara itu, Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno menyebut pemerintah Indonesia menerima China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan tidak memerlukan jaminan dari pemerintah Indonesia.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat: Sampai Bandung 46 Menit, Tapi Cuma di Pinggiran

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini Soemarno kala itu.  

3. Jokowi tak mau didikte China

Dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, China menggelontorkan utang yang sangat besar. Plafon pengembalian ditetapkan 40 tahun dengan bunga sebesar 2 persen. 

Karena banyak perusahaan China yang terlibat di dalamnya, maka banyak komponen hingga tenaga kerja juga didatangkan dari sana. 

Meski besarannya peranan Beijing di proyek itu, Jokowi berujar, China tak bisa mendikte Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek pada awal sebelumnya digadang-gadang akan digarap oleh Jepang. 

Baca juga: Beda dari Jokowi, Malaysia Pilih Batalkan Proyek Kereta Cepat meski Merugi

“Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu. Memang harus seperti itu, jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, ndak mau saya,” ujar Jokowi. 

Seperti diketahui, China memenangkan persaingan dengan Jepang dalam pembangunan kereta cepat sepanjang 142,3 km tersebut. Saat itu, kata dia, Jepang mengajukan proposal dengan nilai 6,2 miliar dolar AS, sedangkan China mengajukan 5,5 miliar dollar AS.

Jepang kecewa 

Jika menilik ke belakang, polemik Kereta Cepat Jakarta Bandung sempat membuat hubungan Indonesia-Jepang merenggang. Terlebih setelah Tokyo mengetahui kalau pemerintah Jokowi lalu berpaling ke China dalam proyek itu.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 4 September 2015, Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu, Yasuaki Tanizaki, sempat meluapkan kekecewaan dan penyesalan pemerintahnya kepada Indonesia. 

Baca juga: Berkah BUMN China: Jadi Pemasok Utama Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Saya telah menyatakan penyesalan saya karena dua alasan," kata Tanizaki memulai pembicaraan di hadapan wartawan yang mengerubunginya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

PT KCIC Box girder kereta cepat telah siap di lokasi Casting Yard dan akan segera dilakukan instalasi.

Pertama, pihak Jepang menyesal lantaran dana yang sudah dikucurkan untuk studi kelayakan  high speed rail (HSR) rute Jakarta-Bandung sangat besar. Studi kelayakan HSR dikerjakan selama tiga tahun dan melibatkan pakar teknologi Jepang yang bermitra dengan Indonesia. 

Kedua, Tanizaki menuturkan teknologi yang ditawarkan Jepang merupakan teknologi terbaik dan memiliki standar keamanan tinggi. 

"Tapi keputusan ini sudah dibuat pemerintah Indonesia dan kami menghormatinya, karena ini bukan keputusan yang mudah. Saya akan langsung menyampaikannya ke Tokyo," pungkas Tanizaki.

KOMPAS.com/AGIE PERMADI Pasca Kebakaran pipa BBM Pertamina di jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di KM 130 Kampung Mancong, Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, tampak bangkai kendaraan berat masih berdiri setelah terbakar hebat, Rabu (23/10/2019)

Baca juga: Kritik Rachmat Gobel soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung