Jadi Presidensi G20, Pemerintah Pastikan Dapat Solusi Nyata Perangi Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menjadi presidensi G20 tahun 2022. Dalam forum G20, diskusi memang berkontribusi menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia, termasuk pandemi Covid-19 dan dampak yang mengikutinya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah Indonesia memastikan bahwa diskusi yang dijalankan akan berupaya menghasilkan solusi nyata untuk mengatasi tantangan tersebut.

Asal tahu saja, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dunia. Saat ini, pemulihan global terjadi secara divergen atau tidak merata. Pandemi juga berdampak paling signifikan pada kelompok penduduk miskin, wanita, disabilitas, lansia, dan anak-anak.

Baca juga: Pemimpin G20 Sepakati Tarif Minimum Pajak Perusahaan Raksasa 15 Persen

"Tahun 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," kata Febrio Kacaribu dalam siaran pers, Senin (1/11/2021).

Febrio menuturkan, pemerintah memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan dalam presidensi G20 yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional.

Agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan (finance track) yang diusulkan Indonesia di antaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy. Langkah yang akan dilakukan untuk agenda prioritas ini salah satunya dengan diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global.

"Kebijakan smooth exit strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda," ucap Febrio.

Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara.

Adapun agenda prioritas lainnya adalah mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah - panjang. Febrio bilang, pemerintah akan mendorong realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta mendorong peningkatan kreativitas dan produktivitas.

Di samping itu, realokasi modal juga akan terus diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnansi tingkat produksi dan operasional, dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi.

"Dalam mengatasi scarring effect, perlu adanya keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19 dan mutasi virus," ucap dia.

Adapun agenda legacy pada jalur keuangan akan dilanjutkan. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya.

Baca juga: Sri Mulyani Hadiri Pertemuan Jelang KTT G20, Apa Saja yang Dibahas?

Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya paska pandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta.

Terakhir, agenda keuangan berkelanjutan akan diarahkan pada transisi yang adil (just) dan terjangkau (affordable) untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

"Selain itu, regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital semakin diperkuat posisinya. Ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat inovasi digital tetapi juga membahas pentingnya menahan potensi risiko yang muncul," ucap Febrio.

Baca juga: Menko Airlangga: Para Pemimpin Negara Dukung RI di Presidensi G20 2022