Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Menteri BUMN: Kami Dorong supaya Mantan Komisaris-Direksi Garuda Diperiksa KPK

Kompas.com - 01/11/2021, 16:57 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat suara terkait polemik mahalnya biaya sewa pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang kembali mencuat. Isu ini kembali disinggung oleh Peter F Gontha, mantan Komisaris Garuda Indonesia.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penyewaan pesawat memang bermasalah sejak dulu yang menyebabkan kondisi keuangan maskapai pelat merah ini bermasalah. Oleh sebab itu, dia mendorong untuk para mantan komisaris dan direksi diperiksa agar jelas duduk perkaranya.

"Kami sangat mendukung kalau benar Pak Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Jadi kami dorong memang supaya mantan-mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu bisa diperiksa saja (oleh KPK), untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," ujarnya kepada wartawan, Senin (1/11/2021)..

"Kan kita tahu bahwa ini adalah kasusnya ugal-ugalannya di sana terkait penyewaan pesawat," imbuhnya.

Baca juga: Peter Gontha Ungkit Sewa Pesawat Garuda Kemahalan, Kementerian BUMN: Beliau Ikut Tanda Tangan

Terlebih kata Arya, saat menjabat sebagai komisaris, Peter ikut menandatangani persetujuan penyewaan beberapa pesawat Garuda Indonesia.

Maka dari itu, menurutnya, hal yang tepat jika Peter turut bersuara dalam pemeriksaan terkait polemik penyewaan pesawat ini sehingga dapat mempercepat penyelesaiaan masalah.

"Memang ada jenis pesawat yang beliau enggak tandatangani, tapi hampir yang lain ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat," kata dia.

"Jadi kalau bisa dorong saja supaya bisa diperiksa komisaris dan direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana supaya terang benderang," ungkap Arya.

Ia pun menekankan, pihaknya mendukung langkah Peter yang berupaya menjelaskan persoalan penyewaan pesawat Garuda Indonesia. Arya berharap, penjelasan itu bisa disampaikan pula dalam pemeriksaan nantinya.

Sebelumnya, melalui Instagram resminya, Peter menyinggung persoalan harga sewa pesawat Garuda Indonesia yang dirasa kemahalan. Ia menilai, harga sewa yang diterapkan lessor atau perusahaan penyewa pesawat ketinggian dari seharusnya.

Baca juga: Promo Harga Tes PCR Lion Air, Garuda Indonesia, Citilink, dan Super Air Jet

Lantaran perbedaan penilaian itu, Peter bilang, dirinya sempat disebut mempersulit pencairan dana penyertaan modal negara (PMN) pada Garuda Indonesia.

Menurut Peter, ia dipaksa untuk menyetujui penarikan Rp 1 triliun dari Rp 7 triliun yang dijanjikan dalam PMN. Pada akhirnya dia menandatangani persetujuan tersebut, meski ia menilai penyuntikan dana dari pemerintah sama halnya dengan "membuang garam di laut" alias sia-sia.

"Sejak Februari 2020 saya sudah katakan satu-satunya jalan adalah nego dengan para lessor asing yang semena-mena memberi kredit pada Garuda selama 2012-2016, yang juga saya tentang. Direksi tidak ada yang mau mendengar, " tulis Peter dalam postingan Instagram-nya @petergontha dikutip Senin (1/11/2021).

Ia bilang, seiring dengan pandangannya yang tak sejalan dengan direksi, dirinya pun mengaku dimusuhi oleh direksi sejak saat itu. Hingga akhrinya, ia memutuskan berhenti menjadi komisaris karena merasa tak berguna lantaran pendapatnya tak didengar, serta dianggap selalu menghambat juga terlalu keras.

Selain itu, Peter menyebut pula bahwa untuk pesawat jenis Boeing 777 harga sewanya di pasaran rata-ratanya 750.000 dollar AS per bulan, tapi Garuda Indonesia sejak awal membayar dua kali lipat yakni 1,4 juta dollar AS.

"(Itu) uangnya kemana sih waktu diteken? Pengen tau aja?," tulis Peter.

Baca juga: Garuda Bantah Dirutnya Liburan Keluarga ke AS Pakai Fasilitas Kantor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com