Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Lingkungan: Desakan Perubahan Iklim Pelaku Industri RI Belum Gas Pol

Kompas.com - 02/11/2021, 12:22 WIB
Ade Miranti Karunia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Environment, Social & Governance (ESG) dan pembangunan berkelanjutan dari National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Indonesia Stella Septania mengatakan, urgensi dan risiko perubahan iklim terhadap keberlanjutan kehidupan global belum sepenuhnya jadi prioritas bagi kebanyakan pelaku industri di Indonesia

Padahal, Dana Moneter Internasional (IMF) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP26, Glasgow menyerukan desakan kepada pemimpin dan industri dunia untuk menunjukan komitmen, target dan ambisi yang lebih agresif demi menekan laju pemanasan global yang dapat menyebabkan krisis iklim.

Baca juga: Kadin Bakal Bantu Pemerintah Penuhi Komitmen soal Perubahan Iklim

IMF menyebutkan, bila tidak ditanggapi dan dimitigasi dengan serius oleh seluruh negara di dunia, perubahan iklim akan jadi ancaman besar bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan global.

"Jujur saja, saat ini bila bicara soal perubahan iklim, para pelaku dunia bisnis Indonesia itu masih di kulit-kulitnya saja, masih di tahap awal. Belum gas pol. Belum benar-benar sampai mendarah daging dari komitmen, strategi, implementasi, KPI, sampai kompetensi SDM-nya yang disiapkan untuk memitigasi betul ancaman krisis iklim ini," kata Stella dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11/2021).

Perubahan iklim telah menjadi perhatian ilmuwan dunia sejak lama.

Saat ini juga menjadi perhatian para pemimpin dunia melalui pertemuan tingkat tinggi yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Glasgow, Scotlandia sejak 31 Oktober hingga 12 November 2021.

Stella bilang, saat ini seluruh dunia sedang memutar otak untuk menghindari kenaikan suhu bumi lebih dari 1,5 derajat celsius.

Baca juga: Bertemu PM Inggris, Luhut Bawa Isu Perubahan Iklim dan Energi Baru Terbarukan

Bila ambang batas kenaikan suhu itu terlewati maka efeknya akan katastropik.

Dampaknya, ekonomi dan sosialnya akan lebih dashyat dari pandemi Covid-19. Akan terjadi kenaikan air laut yang akan menenggelamkan kota-kota pesisir.

Cuaca ekstrim akan lebih sering terjadi dengan skala yang lebih dashyat.

"Dengan laju emisi karbon kita sekarang, suhu bumi bisa naik hingga 4 derajat Celcius. Padahal kenaikan suhu bumi di 2 derajat Celcius saja adalah death sentence bagi beberapa negara," kata dia.

Stella menyayangkan pelaku bisnis dan industri di berbagai belahan dunia masih terus mencari bentuk, mekanisme, dan kesepakatan, dan belum tancap gas untuk melakukan transisi ke low-carbon economy, tidak terkecuali di Indonesia.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Butuh Dana Rp 6.734 Triliun untuk Atasi Perubahan Iklim

"Kalau bicara sekarang, semuanya masih siap-siap. kita belum climate-ready, belum punya strategi climate-resilience, dan masih sangat sedikit SDM kita yang climate-competent. Dan jika ditanya soal target dan ambisi penurunan emisi karbon ke kebanyakan pelaku industri, rata-rata masih suam-suam kuku," ucap dia.

Masuki Era Karbon

Sebagai pengamat, ia mendukung dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan menerapkan pajak karbon pada 1 April 2022.

"Ini bisa mempercepat transisi kita ke low-carbon economy dan tentunya menjadi dorongan pada para pelaku industri kita untuk menjadi lebih climate conscious," ujar Stella.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com