Stafsus Erick: Jika Tak Pakai PCR BUMN Transportasi Untung

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga membantah keterlibatan Erick dalam bisnis tes PCR. Selain itu, ketentuan tentang tes PCR juga tak dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

"Ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN," ujar Arya kepada Media, Selasa (2/11/2021).

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah pun tak pernah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan tes PCR pada laboratorium tertentu. Namun, hanya mengatur ketentuan standar laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Harga Tes PCR Jadi Polemik, Berapa Banyak Impornya Sepanjang 2021?

Lagi pula, kata Arya, perusahaan BUMN di sektor transportasi justru akan lebih untung bila tak ada aturan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan. Oleh sebab itu, ia menegaskan, tak ada keterkaitan Erick maupun Kementerian BUMN dalam bisnis tes PCR,

"Lagian, kalau enggak pake PCR, lebih menguntungkan banyak BUMN seperti AP (Angkasa Pura), ASDP, Garuda, Ctilink, juga hotel," ucapnya.

Pernyataan Arya itu sekaligus menjawab dugaan Erick terlibat dalam lingkaran bisnis tes PCR. Tudingan itu diungkapkan oleh eks Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto.

Lewat akun resmi Facebook-nya, Edy menyebut PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, didirikan oleh sejumlah perusahaan besar pada April 2020.

Salah satunya adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri milik PT Adaro Energy Tbk (ADRO), perusahaan yang dipimpin oleh Boy Thohir, saudara Erick Thohir.

Arya mengatakan, sebagian saham GSI memang dipegang oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri sebesar 6 persen. Namun, menurut Arya, rendahnya kepemilikan saham tersebut membuat pengaruh yayasan terhadap GSI rendah.

"Yayasan kemanusiaan Adaro-nya hanya 6 persen (kepemilikan saham). Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR," kata dia.

Baca juga: Untuk Penumpang Pesawat, Wajib Tes PCR Tetap Berlaku Jika Belum Divaksin Dosis Lengkap

Sementara itu, GSI hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR atau sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.

"Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Arya, Erick sendiri sudah tak aktif di Yayasan Adaro Bangun Negeri sejak diangkat menjadi Menteri BUMN. Sehingga, Erick tak lagi terlibat dalam urusan bisnis ataupun urusan lainnya di yayasan tersebut.

"Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jangan tendensius seperti itu, harus lebih clear melihat semua," pungkasnya.