Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Erick: Jika Tak Pakai PCR BUMN Transportasi Untung

Kompas.com - 02/11/2021, 18:51 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga membantah keterlibatan Erick dalam bisnis tes PCR. Selain itu, ketentuan tentang tes PCR juga tak dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

"Ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN," ujar Arya kepada Media, Selasa (2/11/2021).

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah pun tak pernah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan tes PCR pada laboratorium tertentu. Namun, hanya mengatur ketentuan standar laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Harga Tes PCR Jadi Polemik, Berapa Banyak Impornya Sepanjang 2021?

Lagi pula, kata Arya, perusahaan BUMN di sektor transportasi justru akan lebih untung bila tak ada aturan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan. Oleh sebab itu, ia menegaskan, tak ada keterkaitan Erick maupun Kementerian BUMN dalam bisnis tes PCR,

"Lagian, kalau enggak pake PCR, lebih menguntungkan banyak BUMN seperti AP (Angkasa Pura), ASDP, Garuda, Ctilink, juga hotel," ucapnya.

Pernyataan Arya itu sekaligus menjawab dugaan Erick terlibat dalam lingkaran bisnis tes PCR. Tudingan itu diungkapkan oleh eks Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto.

Lewat akun resmi Facebook-nya, Edy menyebut PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, didirikan oleh sejumlah perusahaan besar pada April 2020.

Salah satunya adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri milik PT Adaro Energy Tbk (ADRO), perusahaan yang dipimpin oleh Boy Thohir, saudara Erick Thohir.

Arya mengatakan, sebagian saham GSI memang dipegang oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri sebesar 6 persen. Namun, menurut Arya, rendahnya kepemilikan saham tersebut membuat pengaruh yayasan terhadap GSI rendah.

"Yayasan kemanusiaan Adaro-nya hanya 6 persen (kepemilikan saham). Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR," kata dia.

Baca juga: Untuk Penumpang Pesawat, Wajib Tes PCR Tetap Berlaku Jika Belum Divaksin Dosis Lengkap

Sementara itu, GSI hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR atau sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.

"Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Arya, Erick sendiri sudah tak aktif di Yayasan Adaro Bangun Negeri sejak diangkat menjadi Menteri BUMN. Sehingga, Erick tak lagi terlibat dalam urusan bisnis ataupun urusan lainnya di yayasan tersebut.

"Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jangan tendensius seperti itu, harus lebih clear melihat semua," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com