Wamen BUMN: Pemerintah Tak Ingin Membuat Garuda Bangkrut

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri (Wamen) II BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka suara perihal upaya penyelamatan maskapai pelat merah Garuda Indonesia.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan negosiasi dengan puluhan lessor pesawat. Kartika Wirjoatmodjo menegaskan, upaya yang telah dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah.

"Saya harus menekankan bahwa pemerintah tidak ingin membuat Garuda Indonesia bangkrut. Apa yang kami cari adalah penyelesaian utang baik di luar proses pengadilan atau melalui proses pengadilan," kata Wirjoatmodjo dalam keterangannya, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Bank-bank Pelat Merah Pantau Kualitas Kredit BUMN Karya dan Garuda

Ia juga menjelaskan, saat ini manajemen Garuda Indonesia tengah dalam pembicaraan dengan kreditur untuk merestrukturisasi utang dan mengharapkan untuk mencapai kesepakatan pada kuartal kedua 2022.

"Kami sedang bernegosiasi dengan banyak pihak dengan kebutuhan yang berbeda, sehingga preferensi mereka bervariasi," kata Wirjoatmodjo.

Pada kesempatan terpisah, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan bahwa saat ini Garuda Indonesia berada di situasi yang pelik. Dan usaha negosiasi ulang dengan para lessor membutuhkan kerja yang ekstra.

Baca juga: Stafsus Menteri BUMN: Kami Dorong supaya Mantan Komisaris-Direksi Garuda Diperiksa KPK

"Sejauh ini, langkah terbaik yang didorong adalah penyelamatan melalui negosiasi ulang dengan para lessor. Hal tersebut yang kami lihat sedang diupayakan manajemen Garuda Indonesia saat ini. Hal Itu membutuhkan waktu panjang karena ada puluhan lessor" katanya.

Toto juga mengatakan Garuda Indonesia memang masuk pada situasi terburuk yang pernah dialami. Era yang sama saat Robby Djohan masuk di sekitar awal 2000-an menghadapi Garuda Indonesia yang terpuruk karena salah urus.

Dikatakannya, situasi saat ini lebih kompleks. Sebab, kata dia, selain ada warisan salah urus manajemen sebelumnya, Garuda Indonesia menghadapi situasi dampak pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha industri penerbangan dunia.

"Garuda Indonesia butuh upaya restrukturisasi yang radikal terkait negosiasi dengan lessor dan kreditur,” katanya.

Baca juga: Peter Gontha Ungkit Sewa Pesawat Garuda Kemahalan, Kementerian BUMN: Beliau Ikut Tanda Tangan

Apa Pelita Air jalan keluar?

Sementara itu, pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soedjatman mengatakan bahwa Pelita Air bukan jalan keluar.

Menurutnya, tidak mudah untuk menggantikan Garuda Indonesia. Hal ini dikarenakan Garuda Indonesia memiliki sarana prasarana yang sangat besar dan tidak sebanding dengan maskapai yang lain.

"Posisi Garuda Indonesia tidak mudah digantikan dengan maskapai seperti Pelita Air. Hal tersebut lantaran Garuda Indonesia memiliki sarana prasarana yang sangat besar termasuk jumlah pesawat dan rute yang dilayani yang tidak sebanding dengan Pelita Air saat ini," katanya.

Baca juga: Garuda Bantah Dirutnya Liburan Keluarga ke AS Pakai Fasilitas Kantor