Kemenperin: Kami Kurang Sepakat jika Cukai Dinaikkan Terlalu Tinggi

Kompas.com - 03/11/2021, 22:13 WIB
Seribu lebih buruh rokok dan buruh tani tembakau di Pamekasan berunjuk rasa menuntut pencairan BLT dana cukai dan menolak kenaikan cukai rokok di depan kantor Bupati dan DPRD Pamekasan, Selasa (31/8/2021). KOMPAS.COM/TAUFIQURRAHMANSeribu lebih buruh rokok dan buruh tani tembakau di Pamekasan berunjuk rasa menuntut pencairan BLT dana cukai dan menolak kenaikan cukai rokok di depan kantor Bupati dan DPRD Pamekasan, Selasa (31/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Edy Sutopo memgungkapkan keresahan terkait wacana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022 mendatang. Ia bilang, pentingnya mempertimbangkan keadaan industri saat menetapkan kebijakan CHT.

"Kami kurang sepakat jika cukai dinaikkan terlalu tinggi. Harus hati-hati tentang kenaikan tarif CHT ini, karena Indonesia masih membutuhkan itu. Kalau industri ini suffer, ini akan berdampak pada penerimaan negara," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/11/2021).

Edy menyebutkan, saat membahas cukai hasil tembakau adalah dampaknya terhadap industrinya, yakni petani dan juga buruh. Pasalnya, peranan ketenagakerjaan pada sektor ini cukup besar. Ia menyebut, sepanjang 2020, sebanyak 4.500 tenaga kerja IHT yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Serikat Pekerja Bikin Petisi Online

Edy meminta, masyarakat kecil seperti petani dan buruh rokok tidak dikesampingkan dalam merumuskan kebijakan cukai hasil tembakau tersebut.

"Kami berkali-kali mendapat keluhan dari petani karena dengan penurunan produksi rokok, penyerapan terhadap bahan baku tembakau makin seret," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mukhtarudin mengatakan, di tengah situasi perekonomian yang masih tertekan akibat pandemi, kenaikan CHT akan memperkeruh keadaan perekonomian nasional.

Dia meminta pemerintah untuk melindungi sektor padat karya, khususnya sigaret kretek tangan (SKT) dari rencana kenaikan CHT nanti.

Menurut dia, saat ini kebijakan yang bersinggungan dengan sektor padat karya melalui IHT sudah diatur sedemikian rupa, termasuk juga dengan kebijakan cukainya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendeteksi dampak dari rencana kenaikan cukai pada tahun depan.

"Pemerintah harus berpikir secara cermat, jangan hanya memikirkan peningkatan pendapatan negara tapi mengabaikan dampak dari industri padat karya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian juga," ujarnya.

Di sisi lain, untuk segmen rokok mesin, dia menilai seharusnya juga tidak eksesif seperti kenaikan CHT pada dua tahun belakangan dan bisa dilakukan secara moderat yang disesuaikan dengan inflasi.

"Menurut saya ini win-win solution, di mana industri tetap dapat bertahan, tenaga kerja terlindungi dari PHK, dan tujuan pengendalian konsumsi dapat tercapai," ujarnya.

Baca juga: Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Beberkan Ada Dana Bansos Rp 2,7 Triliun Tertahan, Ini Penjelasan Himbara

Risma Beberkan Ada Dana Bansos Rp 2,7 Triliun Tertahan, Ini Penjelasan Himbara

Whats New
Lembaga Riset IDEAS: Angka Kemiskinan Turun, tapi Jumlah Pengangguran Bertambah

Lembaga Riset IDEAS: Angka Kemiskinan Turun, tapi Jumlah Pengangguran Bertambah

Whats New
Contoh Surat Resign dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Contoh Surat Resign dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Work Smart
Promo Minyak Goreng Bimoli di Superindo, Kemasan 2 Liter Rp 25.000

Promo Minyak Goreng Bimoli di Superindo, Kemasan 2 Liter Rp 25.000

Spend Smart
Harga Ayam Broiler dan Gula Pasir Naik, Berikut Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Harga Ayam Broiler dan Gula Pasir Naik, Berikut Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Spend Smart
139 Perusahaan Kembali Ekspor Batu Bara, ESDM: 1 Juta Ton Terkirim ke Luar Negeri

139 Perusahaan Kembali Ekspor Batu Bara, ESDM: 1 Juta Ton Terkirim ke Luar Negeri

Whats New
Pemalsuan Surat Jaminan BLBI, Mahfud MD: 1 Orang Pegawai Kemenkeu Sudah Dinonaktifkan

Pemalsuan Surat Jaminan BLBI, Mahfud MD: 1 Orang Pegawai Kemenkeu Sudah Dinonaktifkan

Whats New
Ada Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga, Simak Rekomendasi Saham AALI, SIMP, dan LSIP

Ada Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga, Simak Rekomendasi Saham AALI, SIMP, dan LSIP

Earn Smart
Varian Omicron Meningkat di Jabodetabek, Luhut: Ini Teater Perang Sesungguhnya

Varian Omicron Meningkat di Jabodetabek, Luhut: Ini Teater Perang Sesungguhnya

Whats New
Bank Indonesia Akui Diretas, Kena Serangan 'Ransomware', Data Kritikal Dipastikan Aman

Bank Indonesia Akui Diretas, Kena Serangan "Ransomware", Data Kritikal Dipastikan Aman

Whats New
3 Minggu Tax Amnesty Jilid II, Negara Sudah Dapat Rp 467 Miliar

3 Minggu Tax Amnesty Jilid II, Negara Sudah Dapat Rp 467 Miliar

Whats New
Trading Challenge Tesla 2021 Usai, Astronacci International Ajak Masyarakat Bangkit dan Kejar Mimpi

Trading Challenge Tesla 2021 Usai, Astronacci International Ajak Masyarakat Bangkit dan Kejar Mimpi

Rilis
Mau Beli Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga Bank Mandiri

Mau Beli Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga Bank Mandiri

Spend Smart
IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Merah Pagi Ini

IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Merah Pagi Ini

Earn Smart
Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Enggan Bayar Utang hingga Jadikan Laut sebagai Jaminan

Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Enggan Bayar Utang hingga Jadikan Laut sebagai Jaminan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.