Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Jokowi Kini Tembus Rp 6.711 Triliun

Sri Mulyani sendiri saat ini mengaku cukup gembira, karena banyak warga negara yang antusias membahas soal utang negara, sehingga bisa turut andil mengawasi penggunaan APBN.

“Sekarang semua orang ngurusin utang, semua bicara mengenai itu. Jadi it's good (bagus)kalau kita punya ownership (rasa memiliki) terhadap keuangan negara,” kata Sri Mulyani dikutip dari Kontan.

Baca juga: Sri Mulyani Jelaskan Kaitan Utang Pemerintah dan Krisis Ekonomi 1998

Diungkapkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, banyak masyarakat yang saat ini cukup kritis terhadap pengelolaan utang negara dengan membaca secara detail laporan APBN. 

Terlebih, Kementerian Keuangan rutin melaporkannya penggunaan APBN setiap bulan kepada media massa dan masyarakat

“Nah kalau hari ini banyak orang yang melihat kepada keuangan negara dengan sangat-sangat detail, itu saya senang banget. Kalau 1997-1998 nggak ada yang lihat APBN, dianggap take it for granted. Di 2008-2009 pun gak ada yang lihat APBN,” ujarnya.

Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. Artinya, lonjakan utang memang sudah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19.

Baca juga: Membandingkan Total Utang Pemerintah Vs Aset Negara