Ada Tarif Minimum Global, Apakah Tax Holiday Bakal Dihapus?

Kompas.com - 04/11/2021, 18:59 WIB
Ilustrasi pajak, ilustrasi UU HPP ThinkstockIlustrasi pajak, ilustrasi UU HPP

DENPASAR, KOMPAS.com - Kesepakatan tarif pajak badan sebesar 15 persen yang telah ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 turut mempengaruhi insentif pajak untuk sektor usaha, yakni tax holiday.

Adapun tax holiday merupakan insentif yang dibuat untuk menarik minat investor ke Tanah Air.

Namun, seiring ditetapkannya pajak minimum 15 persen secara global, negara tidak boleh memberikan tarif pajak di bawah 15 persen atau bebas pajak untuk badan usaha seiring implementasinya tahun 2023 mendatang.

Baca juga: Tax Holiday Akan Berbenturan dengan Pajak Global Minimum, Apa Strategi Pemerintah?

"Tax holiday itu sejauh ini dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen menarik investasi dan dimanfaatkan oleh kita. Tapi pemanfaatan tax holiday dalam global konsensus harus di-review ulang," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal di Denpasar, Kamis (4/11/2021).

Kendati direview ulang, pihaknya belum memutuskan penghapusan insentif tax holiday.

Di sisi lain, isu ini bukan hanya mempengaruhi Indonesia, melainkan negara lain yang juga mengimplementasi tax holiday atau insentif pajak lain di negaranya.

Adapun pajak minimum perusahaan global sebesar 15 persen tertuang dalam Pilar 2: Global Anti Base Erotion (GloBE). ketentuan ini baru saja disetujui oleh 136 yurisdiksi anggota Inclusive Framework pada awal Oktober 2021.

"Kita belum pada kesimpulan (tax holiday) dihapus, karena insentif ini masih menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan oleh kita dan negara lain," beber Yon.

Baca juga: Para Investor di KEK Kendal Bakal Dapat Tax Holiday dari Pemerintah

Yon menjelaskan, penghapusan tax holiday atau cara lainnya masih didiskusikan lebih lanjut bersama kementerian terkait, yakni Kementerian Investasi, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Lalu, pemerintah juga akan bakal melihat ketentuan-ketentuan berlaku di negara lain.

Meski seandainya dihapus atau diubah, dia berharap tidak akan mempengaruhi minat investor yang ingin datang ke Indonesia.

"Memang akan ada perubahan, tetapi tujuan kita untuk meningkatkan investasi dari luar ke dalam tentu tidak boleh dikorbankan," pungkas Yon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.