Jika Bisnis PCR Luhut Tujuannya Amal, Kenapa Tidak Melalui Yayasan?

Kompas.com - 07/11/2021, 18:42 WIB
Kewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuahkan hasil. KOMPAS.COM/HADI MAULANAKewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuahkan hasil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bak bola salju yang terus menggelinding liar, kabar soal perusahaan penyedia PCR yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, berujung jadi polemik nasional.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Korporasi yang berkantor di Cilandak ini merupakan salah satu pemain besar dalam penyedia layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia. 

Sebagai perusahaan bermodal besar, PT GSI memiliki laboratorium modern dan berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. 

Luhut diketahui memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Baca juga: Ironi Kereta Cepat: Penumpang Menuju Bandung Dioper Pakai KA Diesel

PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020. Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen. Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. 

Nama pejabat Istana lain yang namanya dikaitkan dalam kepemilikan saham di PT GSI adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Di mana ada Yayasan Adaro yang ikut menjadi pemegang saham.

Adaro adalah raksasa tambang batubara milik Garibaldi Thohir yang tak lain merupakan kakak Erick Thohir. 

Selain Toba Sejahtera dan Adaro, pemegang saham lainnya adalah Grup Indika milik Arsjad Rasjid yang kini menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026.

Baca juga: Kereta Cepat Diguyur Duit APBN Rp 3,4 Triliun dan Utang dari China

Alasan Luhut tidak pakai yayasan

Luhut membeberkan alasan mengapa dirinya memilih opsi penempatan saham di perusahaan PT GSI tidak melalui yayasan meskipun tujuannya untuk amal. Ini karena sumber daya yang ada untuk mendukung program PCR berada di perusahaan tambang miliknya. 

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," ujar Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya dikutip pada Minggu (7/11/2021).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
'Travel Bubble' Indonesia-Singapura, Sandiaga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura, Sandiaga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

Whats New
Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.