Dilaporkan ke KPK Karena Dituding Punya Bisnis PCR, Luhut Tak Gentar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepemilikan saham secara tak langsung Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, di perusahaan penyedia tes PCR jadi polemik nasional. 

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Korporasi yang berkantor di Cilandak ini merupakan salah satu pemain besar dalam penyedia layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia. 

Sebagai perusahaan bermodal besar, PT GSI memiliki laboratorium modern dan berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. 

Luhut diketahui menggenggam saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Baca juga: Jika Bisnis PCR Luhut Tujuannya Amal, Kenapa Tidak Melalui Yayasan?

PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020. Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen. Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. 

Belakangan, Luhut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kepemilikan saham pada perusahaan penyedia PCR sekaligus sebagai pejabat publik. 

Luhut melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, mengungkapkan kalau Luhut sama sekali tak khawatir dengan pelaporan ke KPK tersebut. 

“Kami tidak khawatir, karena kami sendiri dari pihak Pa Luhut dan kawan-kawan di PT GSI ini komitmen dari awal adalah untuk kewirausahaan sosial," jelas Jodi dikutip dari Kompas TV, Minggu (7/11/2021).

Baca juga: PT GSI Milik Luhut Punya Lab Modern dan Kapasitas Besar untuk Tes PCR

Menurut Jodi, Luhut tak mempermasalahkan pihak yang melaporkannya ke aparat penegak hukum. Selama tidak ada aturan yang dilanggar, tak ada yang perlu dikhawatirkan. 

Bahkan, lanjut Jodi, pelaporan Luhut ke KPK dinilai lebih berbau politis dari kelompok tertentu. 

“Tidak ada masalah. Itu merupakan hak semua kelompok untuk mengadukan ke KPK walaupun kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujar Jodi Mahardi. 

Jodi membeberkan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen. 

Baca juga: Klaim Luhut, PT GSI Didirikan demi Ladang Amal PCR, Bukan Cari Untung

"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," ungkap Jodi. 

Sebaliknya, lanjut Jodi, melalui PT GSI pula, Luhut memiliki banyak sumbangsih dalam memberikan tes swab gratis untuk membantu pemerintah. 

Jodi bilang, pada masa-masa awal pandemi tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.

"Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan," kata Jodi.

Baca juga: Profil PT GSI, Perusahaan Milik Luhut yang Berbisnis PCR

Lebih lanjut, Jodi meluruskan soal alasan pemerintah mewajibkan tes PCR dalam perjalanan. Ia berkata aturan itu dibuat untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di tengah peningkatan mobilitas masyarakat.

Kebijakan wajib PCR dari pemerintah tersebut tak bisa disangkut-pautkan dengan pejabat negara yang memiliki perusahaan layanan penyedia PCR. 

"Perlu disadari bahwa kebijakan test PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi Nataru ya. Data dari kami menunjukkan tingkat mobilitas, di Bali misalnya, sudah sama dengan Nataru tahun lalu," ucapnya.

Luhut buka suara

Luhut menegaskan bahwa ia tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan dari bisnis tersebut. Bahkan, perusahaan PT GSI banyak berperan dalam menyediakan tes PCR gratis untuk membantu masyarakat. 

Baca juga: Kalkulator Faisal Basri: Kereta Cepat Balik Modal 139 Tahun

"Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," kata Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya.

"Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," kata dia lagi.

Luhut bilang, saat ini banyak informasi simpang siur terkait bisnis PCR PT GSI yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaannya, TOBA.

Terlebih, bisnis PCR perusahaan itu kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan PCR untuk pengguna moda transportasi. Sehingga, Luhut harus menjelaskan langsung ke publik. 

Baca juga: Kereta Cepat Diguyur Duit APBN Rp 3,4 Triliun dan Utang dari China

"Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," sambung dia.

Luhut bilang, keuntungan dari PT GSI banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu serta tenaga kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet.

Ia menjelaskan, pada masa awal pandemi pada tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.

Melalui GSI inilah tes Covid-19 disediakan. Namun, penyediaan tes tersebut tentunya tidak gratis.

Baca juga: Ironi Kereta Cepat: Penumpang Menuju Bandung Dioper Pakai KA Diesel

Maka dari itu, dia beserta rekan-rekan pengusaha dari Indika Group, PT Adaro Energy Tbk, serta Northstar mengajak untuk membiayai penyediaan tes dari hasil keuntungan mereka.

Luhut sendiri membiayai penyediaan tes Covid-19 melalui PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya terdapat 10 persen saham miliknya. Ia menegaskan, GSI tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham.

"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis," ungkap Luhut.

"Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar," jelas dia.

Bantuan tersebut, kata Luhut, telah terbuka sejak awal dilakukan. Dia pun menjelaskan alasan tidak menggunakan nama yayasan seperti yang dilakukan oleh Adaro dan Indika Group.

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," ujar Luhut.

Baca juga: Melihat Lagi Janji Jokowi soal Kereta Cepat 6 Tahun Lalu