Menyoal Kerja Sama INA dan DP World dalam Bisnis Pelabuhan

BERITANYA lumayan membetot perhatian public kemaritiman nasional. Jelas membetot perhatian. Karena, yang diberitakan adalah ditandatanganinya kerja sama antara Indonesia Investment Authority (INA) dan Dubai Ports World (DP World).

Jarang-jarang bisnis pelabuhan dibicarakan oleh sebuah institusi nasional di luar kementerian terkait, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Sementara, di sisi lain, mitranya merupakan salah satu operator pelabuhan global yang cukup terkenal.

Hanya saja, kedua entitas ini memiliki sejumlah catatan yang perlu diketahui umum dan catatan ini tidak sepenuhnya menggembirakan.  Sehingga, kerja sama yang sedang ditempa di antara mereka bisa-bisa berujung boncos bagi operator pelabuhan yang akan mereka kembangkan – dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo – karena kelemahan yang ada di kedua belah pihak yang akan diurai dalam karangan ini.

Dan, bagi bangsa ini, kelemahan itu akan menghambat keinginannya yang lama terpendam untuk menghadirkan layanan pelabuhan yang efisien, efektif dan berbiaya murah kepada pengguna jasa. Cita-cita ini akhirnya akan menjadi ‘jauh panggang dari api’.

 Baca juga: Gaet Perusahaan Dubai, INA Jalin Kemitraan Senilai Rp 106,5 Triliun

Namun, perlu digarisbawahi bahwa tulisan ini tidak hendak mengumbar antipati terhadap modal/investasi asing dalam bisnis pelabuhan domestik karena saya sepenuhnya memahami keterbatasan sumber dana lokal, khususnya APBN, bagi pengembangan pelabuhan.

Tulisan ini mencoba kritis terhadap investasi asing yang dapat saja berakhir buntung bagi bangsa ini. Apalagi dalam bisnis pelabuhan yang merupakan infrastruktur strategis bagi sebuah negara. Cilakanya, sudah ada beberapa contoh negara yang mengundang investor asing masuk ke dalam sektor pelabuhannya dan berakhir menyedihkan.

Catatan seputar INA & DP World

Merespons langkah yang dilakukan oleh Indonesia Investment Authority (INA), media melaporkan bahwa Pelindo tengah melakukan penjajakan dengan lembaga dimaksud terkait pelabuhan-pelabuhan mana saja yang potensial untuk dikembangkan dan diusahakan.

Dari penjajakan ini diharapkan bakal ada pelabuhan kelolaan BUMN ini yang siap dikerjasamakan dengan mitra strategis melalui perantaraan INA. Lembaga ini memang melakukan usaha perantaraan – bahasa kerennya intermediacy atau broking business – antara pemodal dan mereka-mereka yang membutuhkan modal. 

INA merupakan lembaga pengelola sovereign wealth fund-nya Indonesia. Secara teori dana yang ia salurkan merupakan kelebihan pendapatan negara yang khusus disisihkan untuk investasi dalam bidang usaha yang ber-yield tinggi. Tetapi dalam prakteknya INA lebih aktif mencari dana/investasi dari pihak ketiga utamanya dari luar negeri.

Dari sisi permodalan, institusi ini dibekali oleh pemerintah sebesar Rp 15 triliun yang tidak seluruhnya likuid. Sepertinya kondisi perdompetan inilah yang mendorong mereka menjadi agresif mencari dana dari pihak ketiga.

Bisa jadi DP World merupakan klien pertama dan terbesar INA sejak didirikan dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Yang menjadi pertanyaan: dalam pengelolaan investasi DP World apakah INA memiliki pengalaman dan expertise dalam bisnis pelabuhan? Sepertinya tidak. Dari deretan eksekutif yang mengurusi lembaga ini saya kesulitan menemukan orang-orang yang tercatat pernah menggeluti bisnis pelabuhan.

Bisa jadi saya salah. Sebagian besar, kalau tidak mau disebut seluruhnya, berlatar belakang finansial atau perbankan. Tentu saja para eksekutif ini bisa menyewa konsultan untuk menutupi handicap yang ada. Dan, karena DP world merupakan investor global yang telah berinvestasi di hampir delapan mata angin konsultan itu tentulah atas penunjukan mereka. Wong duitnya duit mereka kok.

Diberitakan lagi oleh media, dalam upayanya masuk ke dalam bisnis pelabuhan di Indonesia DP World akan memanfaatkan platform bersama yang ditubuhkannya bersama Caisse de depot et placement du Quebec.