Luhut Sebut Dampak Ekonomi PPKM Tak Separah PSBB, Ini Buktinya

Kompas.com - 09/11/2021, 09:01 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan penjelasan mengenai dampak ekonomi dari adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Luhut membandingkan dampak ekonomi diterapkannya PPKM dengan dampak ekonomi dari kebijakan sebelumnya, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurutnya, dampak ekonomi yang timbul akibat penerapan PPKM tidak separah ketika pemerintah memberlakukan PSBB.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Luhut soal PPKM: Belajar dari Lonjakan Kasus di Eropa

“Kami melihat dampak PPKM Jawa-Bali terhadap penurunan konsumsi rumah tangga, investasi, dan industri pengolahan lebih rendah dibandingkan dengan periode PSBB, serta pulih lebih cepat,” kata Luhut dalam konferensi pers terkait evaluasi PPKM pada Senin (9/11/2021).

Hasil kebijakan PPKM Jawa-Bali

Dia menjelaskan, penerapan PPKM yang terus dilakukan dan dievaluasi oleh Pemerintah tiap minggunya memang memberikan dampak yang tetap terkendali dan terus membaik.

Hal ini dapat terlihat dari situasi pandemi Covid-19 yang terus terjaga pada kondisi yang rendah. Kasus konfirmasi di Jawa Bali terus mengalami penurunan dari puncaknya hingga mencapai 99 persen dari puncak kasus pada 15 Juli yang lalu.

“Selain itu, Rt Indonesia dan Jawa Bali juga masih berada di bawah 1, mengindikasikan terkendalinya pandemi Covid-19. Rt di Jawa tetap pada angka 0,93 sementara di Bali pada angka 0,97,” jelasnya.

Di sisi lain, Luhut juga mengungkapkan bahwa terdapat juga tren kenaikan kasus di Jawa-Bali, utamanya terjadi pada 43 kabupaten/kota dari 128 Kabupaten/Kota atau 33,6 persen dalam 7 hari terakhir.

Baca juga: PPKM Makin Longgar, Volume Lalu Lintas Tol Jasa Marga Naik 63 Persen

“Kami akan mengumpulkan 43 kabupaten/kota di Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan,” tegasnya.

Luhut bilang, terkait relaksasi PPKM yang terus dilakukan oleh Pemerintah berdampak kepada kenaikan mobilitas yang cukup tinggi hingga di atas baseline.

“Peningkatan ini harus diwaspadai, karena masih ada 34 persen Kabupaten/Kota di Jawa-Bali yang mobilitasnya cukup tinggi namun tingkat vaksinasinya belum mencapai target,” seru Luhut.

Ia menambahkan, seiring dengan pelaksanaan relaksasi PPKM yang dilakukan di berbagai sektor, disiplin protokol kesehatan menjadi kunci bagi kasus tetap terkendali.

“Untuk itu, kami terus menurunkan tim untuk melihat pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang dijalankan, utamanya di area publik,” tutur Luhut.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyampaikan penjelasan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

Ia menegaskan, keberhasilan menurunkan kasus dengan cepat dan pembukaan yang dilakukan secara bertahap mampu menahan perlambatan perekonomian.

Baca juga: Luhut: Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Lebih Tinggi dari Perkiraan Sebelum PPKM

“Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan III sebesar 3,5 persen, lebih tinggi dari perkiraan awal kami sebelum PPKM diterapkan,” kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut optimis ekonomi Indonesia akan segera melejit pada akhir tahun 2021 ini, bahkan diproyeksikan melebihi angka pertumbuhan 5 persen.

“Kami memperkirakan pemulihan ekonomi ini baru sepenuhnya akan terlihat pada triwulan IV, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi dari 5 persen pada triwulan IV nanti,” tandasnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa momentum pemulihan ekonomi yang sudah cukup baik mestinya harus terus dijaga.

Kendati demikian, pihaknya tetap mengingatkan untuk belajar pada pengalaman sebelumnya mengenai kenaikan kasus akibat periode Nataru tahun lalu.

Hal tersebut menyebabkan tingkat keyakinan konsumen menurun dan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 tertahan.

“Untuk itu kehati-hatian dalam menghadapi Nataru harus menjadi prioritas bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat,” serunya.

Baca juga: Menko Airlangga: Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Ditopang Efektivitas PPKM

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.