Ketika APBN Rp 6,9 Triliun Menambal Biaya Bengkak Kereta Cepat dan LRT

Proyek ini sebetulnya bermula dengan skema business to business (B to B) antar badan usaha dua negara, Indonesia-China. Sejak tahun 2015 lalu, Kementerian Keuangan atau APBN tidak terlibat dalam proyek tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, 4 BUMN yang menjadi partisipan dalam proyek tersebut dengan PT KAI (Persero) sebagai leading konsorsium tidak mampu menyetorkan modal awal senilai 613 miliar dollar AS.

"Sebetulnya proyek ini jalan berdasarkan pinjaman dari CDB (China Development Bank) dan dia mencairkan. Sampai suatu titik tertentu enggak bisa dicairkan karena tidak ada ekuitas yang mendukungnya atau ekuitasnya sudah habis. Jadi sekarang ini proyek enggak mungkin bisa jalan either melalui pinjaman," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Biaya Proyek Bengkak, Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Walini Ditunda

Di sisi lain, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah harus membantu lantaran proyek ini sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020.

"Kalau PSN kan harus kita jagain jadinya. Di situlah muncul berbagai hal. Dan oleh karena itu sebelum step in, make sure kita lakukan audit BPKP bahkan audit komposisi ekuitas awal maupun mengenai bagaimana ke depannya," pungkas Sri Mulyani.

Proyek LRT molor bikin biaya bengkak

Adapun biaya proyek LRT Jabodebek bengkak akibat molornya proses pembangunan yang tak sesuai target awal penyelesaian.

Dikutip dari laman resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), proyek LRT Jabodebek yang mulai dibangun sejak tahun 2015 sebenarnya ditargetkan rampung pada tahun 2019.

Hanya saja, sampai saat ini proyek tersebut tak kunjung selesai. Belakangan, pemerintah menargetkan proyek LRT Jabodebek rampung pada tahun 2022.

VP Public Relations KAI Joni Martinus sempat buka suara mengenai rencana percepatan pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut.

Dalam rangka memastikan proyek LRT Jabodebek beroperasi tepat waktu, sebelumnya KAI diusulkan menerima PMN di tahun 2021 sebesar Rp 2,7 triliun.

Dana ini rencananya akan digunakan untuk pemenuhan cost overrun proyek LRT Jabodebek atas dampak kemunduran penyelesaian proyek tersebut.

Baca juga: Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

“KAI berterima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam pembangunan proyek LRT Jabodebek ini. KAI terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan LRT Jabodebek beroperasi dalam waktu yang ditentukan yaitu pertengahan 2022,” kata Joni dalam keterangan resminya, Rabu (15/9/2021) lalu.

(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Bambang P. Jatmiko/Erlangga Djumena)