Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika APBN Rp 6,9 Triliun Menambal Biaya Bengkak Kereta Cepat dan LRT

Kompas.com - 09/11/2021, 16:28 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pembengkakan biaya yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek akan mendapat tambalan dari dana APBN.

Guyuran APBN akan disetorkan negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,9 triliun.

Dari besaran PMN PT KAI tersebut, Rp 4,3 triliun di antaranya akan digunakan sebagai biaya melanjutkian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga: Jokowi Resmi Alihkan Saham Negara di 5 BUMN Ini ke Holding Pariwisata

Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp 2,6 triliun akan dipakai untuk menyelesaikan proyek LRT Jabodebek. Demikian penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Jadi PT Kereta Api (KAI) yang dapatkan PMN Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodebek yang alami cost overrun Rp 2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk memenuhi kebutuhan base equity Rp 4,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021).

Catatan Sri Mulyani untuk proyek Kereta Cepat

Sebelum menyuntik uang negara, Sri Mulyani meminta agar konsorsium BUMN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melakukan negosiasi dengan konsorsium China.

Negoisasi tersebut berupa dilusi saham alias penurunan persentase saham milik pemerintah agar penyuntikan modal bisa lebih kecil dari Rp 4,3 triliun.

"Kami meminta kepada BUMN silakan negosiasi semaksimal mungkin dengan konsorsium (China) termasuk apakah kepemilikan pemerintah dilusi, berarti kita enggak perlu mengeluarkan PMN sebesar itu," kata Bendahara Negara ini.

Baca juga: Mau Suntik Rp 4,3 Triliun ke Proyek Kereta Cepat, Sri Mulyani Minta Ini ke PT KAI dkk

Bahkan kalau perlu kata Sri Mulyani, konsorsium BUMN mengajukan restrukturisasi utang melalui kebijakan debt to equity swap alias menukar utang dengan saham/mengubah utang menjadi penyertaan modal.

"Saya katakan, kalau belum saya (pemerintah/APBN) harus step in, ya enggak usah step in. Termasuk tadi kemungkinan dilusi saham, kepemilikan kita enggak harus 60 persen. Kemudian kalau sampai nanti dari utang tadi, yang diberikan kepada konsorsium kalau enggak bisa bayar di-swap-kan menjadi ekuitas saja," ucap Sri Mulyani.

Proyek ini sebetulnya bermula dengan skema business to business (B to B) antar badan usaha dua negara, Indonesia-China. Sejak tahun 2015 lalu, Kementerian Keuangan atau APBN tidak terlibat dalam proyek tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, 4 BUMN yang menjadi partisipan dalam proyek tersebut dengan PT KAI (Persero) sebagai leading konsorsium tidak mampu menyetorkan modal awal senilai 613 miliar dollar AS.

"Sebetulnya proyek ini jalan berdasarkan pinjaman dari CDB (China Development Bank) dan dia mencairkan. Sampai suatu titik tertentu enggak bisa dicairkan karena tidak ada ekuitas yang mendukungnya atau ekuitasnya sudah habis. Jadi sekarang ini proyek enggak mungkin bisa jalan either melalui pinjaman," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Biaya Proyek Bengkak, Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Walini Ditunda

Di sisi lain, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah harus membantu lantaran proyek ini sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020.

"Kalau PSN kan harus kita jagain jadinya. Di situlah muncul berbagai hal. Dan oleh karena itu sebelum step in, make sure kita lakukan audit BPKP bahkan audit komposisi ekuitas awal maupun mengenai bagaimana ke depannya," pungkas Sri Mulyani.

Proyek LRT molor bikin biaya bengkak

Adapun biaya proyek LRT Jabodebek bengkak akibat molornya proses pembangunan yang tak sesuai target awal penyelesaian.

Dikutip dari laman resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), proyek LRT Jabodebek yang mulai dibangun sejak tahun 2015 sebenarnya ditargetkan rampung pada tahun 2019.

Hanya saja, sampai saat ini proyek tersebut tak kunjung selesai. Belakangan, pemerintah menargetkan proyek LRT Jabodebek rampung pada tahun 2022.

VP Public Relations KAI Joni Martinus sempat buka suara mengenai rencana percepatan pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut.

Dalam rangka memastikan proyek LRT Jabodebek beroperasi tepat waktu, sebelumnya KAI diusulkan menerima PMN di tahun 2021 sebesar Rp 2,7 triliun.

Dana ini rencananya akan digunakan untuk pemenuhan cost overrun proyek LRT Jabodebek atas dampak kemunduran penyelesaian proyek tersebut.

Baca juga: Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

“KAI berterima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam pembangunan proyek LRT Jabodebek ini. KAI terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan LRT Jabodebek beroperasi dalam waktu yang ditentukan yaitu pertengahan 2022,” kata Joni dalam keterangan resminya, Rabu (15/9/2021) lalu.

(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Bambang P. Jatmiko/Erlangga Djumena)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com