Ini Daftar BUMN dan Lembaga yang Dapat Suntikan Modal Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga dialokasikan mendapat kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penjelasan mengenai daftar BUMN dan Lembaga yang mendapatkan PMN.

“Investasi Pemerintah dalam APBN salah satunya dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/Lembaga,” tulis Sri Mulyani dalam sebuah unggahan pada akun Instagramnya, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Ketika APBN Rp 6,9 Triliun Menambal Biaya Bengkak Kereta Cepat dan LRT

Menurutnya, dukungan Pemerintah kepada BUMN/Lembaga tetap dilakukan agar kinerja dan peran BUMN/Lembaga makin baik dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Sri mulyani menyebut, tahun ini sudah dialokasikan PMN sebesar Rp 75,39 triliun. Angka tersebut merupakan total alokasi PMN untuk BUMN dan Lembaga di tahun 2021.

“Termasuk di dalamnya pemanfaatan atas dana cadangan pembiayaan, dan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai kebijakan Pemerintah,” jelasnya.

Baca juga: Jokowi Resmi Alihkan Saham Negara di 5 BUMN Ini ke Holding Pariwisata

Untuk tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan Rp 38,47 triliun PMN untuk pembangunan infrastruktur prioritas agar tetap terus bisa berjalan dan tidak terhenti.

Suntikan modal negara kepada BUMN dan Lembaga ini digunakan untuk beragam keperluan sesuai kebutuhan.

Berikut daftar BUMN/Lembaga penerima suntikan modal negara selengkapnya:

• PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan PT Waskita Karya untuk infrastruktur jalan tol
• PT PLN untuk infrastruktur transmisi listrik, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan
• PT SMF dan Perum Perumnas untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah
• PT PPI/ITDC untuk mendukung pariwisata di TanaMori NTT
• LPEI untuk penyediaan penjaminan dan asuransi perusahaan ekspor
• PT PAL untuk infrastruktur pembangunan kapal selam
• PT PII dukungan penjamin proyek infrastruktur
• PT KIW untuk Kawasan industri terpadu Batang
• PT Pelindo III untuk pengembangan Pelabuhan Benoa
• PT BPUI untuk menjaga RBC dari industri asuransi baru
• LPI dan Badan Bank Tanah untuk kebutuhan modal awal
• PT KAI untuk kelanjutan pembangunan LRT Jabodetabek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Baca juga: Cerita Sri Mulyani soal Belajar Keuangan Negara Sejak Dini

“Tentunya, Pemerintah bersama DPR terus bersinergi untuk mewujudkan tata kelola yang baik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Ulasan Sri Mulyani tersebut diceritakan dari Raker Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI terkait Pengantar Pendalaman Prognosa PMN Tahun 2021 dan Anggaran PMN tahun 2022 kepada BUMN pada Senin (8/11/2021)