Kemenaker Sebut Usulan Kenaikan Upah Minimum Sebesar 7-10 Persen Sulit Dipenuhi

Kompas.com - 10/11/2021, 13:05 WIB
Ilustrasi kenaikan gaji. SHUTTERSTOCK/Andrii YalanskyiIlustrasi kenaikan gaji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, tuntutan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10 persen sulit dipenuhi.

Seperti diketahui, tuntutan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10 persen berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Hampir pasti berat ya (dipenuhi usulan kenaikan upah minimum 2022)," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Meski begitu, bukan berarti upah minimum 2022 tidak naik. Menurut Putri pengumuman kenaikan upah minimum akan disampaikan oleh Menaker Ida Fauziyah.

Baca juga: Asosiasi Buruh Minta Upah Minimum Tahun Depan Naik 7-10 Persen

"Insha Allah dalam waktu dekat ini akan ada konferensi pers dari Ibu Menaker. (Upah minimum provinsi) tanggal 21 November ditetapkan gubernur," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfud mengatakan, pihaknya telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai penentu penetapan penyesuaian upah minimum.

"Kami pun punya data yang sama. Hampir semua pengusaha, serikat pekerja atau buruh, asosiasi serikat pekerja melakukan survei, tapi nanti jadi rusak ukurannya," ucapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) menuntut kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 7-10 persen.

Tuntutan tersebut berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di 24 provinsi, dengan menggunakan 60 komponen KHL.

Baca juga: Belum Tetapkan Upah Minimum 2022, Ini yang Ditunggu Kemenaker

"Hasil survei KHL KSPI menunjukkan bahwa besaran kenaikan upah minimum tahun 2022 yang paling layak adalah sebesar 7 persen sampai dengan 10 persen," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (9/11/2021).

Aspek Indonesia juga mendesak pemerintah tidak memaksakan penetapan upah minimum tahun depan hanya berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maupun peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebab kata dia, UU Cipta Kerja masih dalam proses sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pihaknya meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2022 dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Baca juga: Perusahaan Tommy Soeharto Bangun Rest Area Khusus Truk di Karawang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.