KKP Akan Tindak Tegas Pelaku Usaha Impor yang Langgar Ketentuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menindak tegas praktik impor hasil perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan, cara ini untuk memastikan agar kebijakan impor hasil perikanan yang dibuka oleh pemerintah, tidak disalahgunakan dan mengancam keberlangsungan sektor perikanan nasional.

Baca juga: KKP Pastikan Tak Semua Kapal Kecil Kena PNBP Perikanan

“Poin pentingnya tentu impor tidak dilarang, namun pengendalian dan pengawasan akan dilaksanakan secara ketat agar sesuai dengan peruntukan. Jajaran kami di lapangan akan menindak tegas pelaku usaha impor yang mencoba melanggar ketentuan,” ujar Adin dalam siaran pers, Rabu (10/11/2021).

Adin mengatakan, jajarannya sudah diinstruksi untuk menindak tegas pelanggaran.

Begitu pun menindaklanjuti laporan temuan penyalahgunaan dan memastikan produk perikanan yang diimpor telah sesuai dengan peruntukan berdasarkan perizinan yang diterbitkan.

Nantinya, pelaksanaan pengawasan kegiatan impor hasil perikanan ini akan dilaksanakan secara terintegrasi, bersinergi dengan Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca juga: Buntut Pembakaran Kapal Nelayan RI, KKP Tunda Patroli Bersama Australia

“Kita akan bersinergi dengan stakeholder terkait lainnya. KKP melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga telah menyepakati perjanjian kerja sama dengan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan,” ucap Adin.

Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra menambahkan, jajarannya telah melakukan pemetaan wilayah dengan tingkat impor hasil perikanan tinggi di Indonesia, salah satu di Jawa Tengah.

Setidaknya kata Drama, terdapat 27 perusahaan perikanan yang melakukan impor hasil perikanan dengan peruntukan industri pengalengan ikan, pemindangan, pakan, fortifikasi, re-ekspor, dan sebagainya.

Jawa Tengah juga menjadi salah satu tujuan distribusi ikan impor bagi importir ikan yang berasal dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, maupun Jawa Timur, terutama komoditas ikan untuk pemindangan.

Baca juga: Ini Kunci Sukses Bos Radja Cendol, Sempat Hanya KKP hingga Punya Outlet di Hongkong

"Hal ini sulit dibendung karena Jawa Tengah merupakan sentra pemindangan sehingga kebutuhan bahan baku pemindangan di Jawa Tengah cukup tinggi, meskipun bahan baku lokal dari hasil tangkapan juga sangat menyumbang kebutuhan bahan baku pemindangan," ucap Drama.

Adapun dalam mengawasi impor hasil perikanan, pihaknya tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sanksi pidana maupun administratif akan dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Tentu ada sanksinya, baik pidana maupun administratif yang dapat dikenakan,” pungkas Drama.