DPR Kritik Sri Mulyani yang Ingin Gunakan Dana Cadangan PEN untuk Suntik BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengkritik rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin menggunakan dana cadangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk Penanaman Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN.

Menurut politisi Partai Golkar itu mempermasalahkan adanya istilah cadangan PEN dan SAL pada APBN 2021. Sebab istilah tersebut tidak dikenal dalam nomenklatur APBN, yang merupakan bagian dari manajemen keuangan negara yang diatur oleh undang-undang.

"Nah, menurut UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, tidak boleh APBN direncanakan dengan asumsi di awal akan ada SAL. Karena APBN disusun dengan asumsi awal penerimaan tercapai 100 persen dan belanja terserap 100 persen," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Suntik Dana ke 3 BUMN dari Cadangan PEN dan Saldo Anggaran Lebih

Dia pun mengakui bahwa penyerapan anggaran 100 persen adalah hal mustahil. Untuk itu, biasanya memang ada SAL. Namun, SAL itu baru bisa digunakan di tahun berikutnya, bukan di tahun yang sama.

Untuk itu, jika dana SAL digunakan pada bulan November merupakan kebijakan yang aneh yang dilakukan oleh Sri Mulyani.

Tak hanya itu, PMN yang selama ini disetujui oleh DPR adalah PMN dengan mekanisme pada saat pembahasan APBN.

"Tidak pernah dibicarakan digunakan SAL untuk PMN kepada BUMN," kata dia.

Misbakhun menjelaskan, dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021 memang memberi kewenangan kepada Sri Mulyani sebagai bendahara negara untuk menggunakan SAL. Namun, mekanisme penggunaannya untuk PMN belum pernah dibicarakan sebelumnya dengan DPR.

Apalagi belum ada aturan mekanisme bagaimana penggunaan SAL APBN 2021 untuk PMN ke BUMN.

"APBN 2021 sendiri masih berjalan, sampai 31 Desember 2021 baru tutup buku. Bagaimana nantinya apabila belanja di APBN 2021 terserap pada titik optimal dan jumlah SAL tidak mencukupi untuk PMN ke BUMN seperti yang direncanakan? atau apabila kemudian ada keputusan politik yang drastis bahwa untuk memperkecil defisit maka digunakan mekanisme zero SAL," ungkapnya.