Kampung Iklim Jadi Andalan Pemerintah Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

Kompas.com - 11/11/2021, 15:10 WIB
Paviliun Indonesia pada Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim COP26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia. DOKUMENTASI SINAR MASPaviliun Indonesia pada Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim COP26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan perubahan iklim berbasis komunitas perlu melibatkan semua pihak, tak terkecuali dunia usaha. Pemerintah menilai hal ini penting untuk mendukung tercapainya target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia.

Pemerintah menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 29 persen di 2030 dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan kerja sama dari internasional.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanthi mengatakan, dalam dokumen komitmen pengurangan emisi GRK (Nationally Determined Contributions/NDC) Indonesia mengakui besarnya peran multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim.

Hal itu diungkapkannya dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim COP26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia.

Baca juga: Menko Perekonomian: Kemitraan Ritel–UMKM Jadi Momentum Pembinaan Kualitas Produk

Ia bilang, salah satu program yang dikembangkan untuk menjalin kemitraan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim mulai dari tingkat nasional hingga di tingkat tapak yakni Program Kampung Iklim (Proklim).

"Proklim dikembangkan sejak 2012 dan terus diperkuat sebagai program strategi pengendalian perubahan iklim," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (11/11/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, salah satu keunggulan Proklim adalah aksi adaptasi dan mitigasi yang dikembangkan berbasis kearifan lokal. Hal ini pula yang menjadikan setiap Proklim berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

KLHK menargetkan akan ada 20.000 kampung Proklim hingga 2024 mendatang. Laksmi bilang, program tersebut menjadi jembatan untuk menerjemahkan kebijakan pengendalian perubahan iklim pada aksi kongkret di tingkat tapak.

Selain itu, Proklim juga menjadi pendekatan inovatif dari skema kemitraan publik-swasta dalam pengendalian perubahan iklim.

Ia mengatakan, Proklim terus mengalami pembaruan dan perbaikan. Diantaranya, menyediakan platform pembelajaran jarak jauh dan disediakannya instrumen perhitungan pengurangan emisi GRK di tingkat tapak atau Spectrum.

Baca juga: Jadi Produsen CPO Terbesar di Dunia, Mengapa Harga Minyak Goreng di RI Mahal?

"Sistem informasi yang disediakan juga bisa dimanfaatkan semua pihak untuk meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengurangan emisi GRK," kata dia.

Peran dunia usaha juga diperlukan dalam mendukung penguatan aksi adapatasi dan mitigasi perubahan iklim. Oleh sebab itu, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas memperkuat penanganan iklim berbasis komunitas melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).

Head of Corporate Social and Community Engagement APP Sinar Mas, Agung Wiyono mengatakan, program DMPA sudah dimulai sejak 2016 dan diyakini mampu menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar desa-desa rawan sebanyak 70 persen.

Sejak awal diluncurkan, program DMPA yang dilakukan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur kini hampir menjangkau 500 desa rawan karhutla.

"Dengan program DMPA edukasi kepada masyarakat bisa dilakukan terutama untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar," ujarnya.

Baca juga: Mendag Lutfi Sebut Perekonomian Indonesia Sudah Mulai Pulih, Ini Indikatornya

Masyarakat setempat didukung untuk mengelola lahan dengan metode agroforestri (wana tani), yakni bercocok tanam tumpangsari hortikultura tanaman pangan, peternakan, perikanan, serta industri kecil untuk olahan pangan.

Pembinaan diberikan bukan hanya soal solusi pemilihan komoditas yang terbaik, namun juga bagaimana produk tersebut bisa memasuki pasar dengan harga yang kompetitif.

“Sejumlah pelatihan kewirausahaan dan pelestarian tanaman herbal kepada masyarakat lokal, khususnya untuk perempuan, telah dilakukan agar dapat memanfaatkan berbagai tanaman herbal secara berkelanjutan,” kata Agung.

Adapun sejak 2016 hingga saat ini, sejumlah desa binaan pun telah mendapatkan penghargaan Kampung Iklim Utama, dan sudah berhasil merangkul 386 desa serta memberikan pengaruh pada 82 kelompok usaha perempuan dan memberikan manfaat pada sekitar 31.418 keluarga.

Baca juga: Dalam 5 Tahun, Investor Saham Syariah Naik 734 Persen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.