PUPN Urus Rp 76,89 Triliun Piutang Negara, Rp 30 Triliun dari Kasus BLBI

Kompas.com - 12/11/2021, 16:37 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita aset PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Kawasan Industri Mandala Pratama Permai, Dawuan, Karawang, Jumat (5/11/2021). KOMPAS.com/FARIDASatuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita aset PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Kawasan Industri Mandala Pratama Permai, Dawuan, Karawang, Jumat (5/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) kini mengurus 50.679 berkas kasus piutang negara (BKPN) aktif dengan nilai outstanding Rp 76,89 triliun per 11 November 2021.

Kepala Sub Direktorat Piutang Negara II, Sumarsono mengatakan, total piutang BLBI yang diurus pihaknya saat ini mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau yang ada di kami, untuk piutang-piutang BLBI kurang lebih sebesar Rp 30 triliun di dalam PUPN. Dan itu nantinya akan kita selesaikan sambil menunggu piutang lainnya diserahkan oleh penyerah piutang dalam hal ini Kementerian Keuangan," kata Sumarsono dalam bincang DJKN, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Apa Itu Piutang dan Anjak Piutang?

Sumarsono menuturkan, PUPN menargetkan penurunan oustanding piutang Rp 2,26 triliun dengan penurunan total BKPN mencapai 19.760 tahun ini.

Adapun per hari ini, total outstanding piutang sudah berhasil turun Rp 2,238 triliun dengan penyelesaian BKPN sebesar 18.332 berkas. Menurut dia, penurunan oustanding piutang adalah indikator kinerja utama di PUPN.

"Kami punya indikator kinerja utama di mana salah satunya adalah kami harus melakukan penurunan outstanding. Tahun 2021 target untuk menurunkan outstanding piutang sebesar Rp 2,261 triliun," beber dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun penyerahan piutang kepada PUPN dari Kementerian Keuangan memiliki beberapa syarat. Sumarsono menjelaskan, piutang yang diserahkan harus berstatus macet.

Kemudian, piutang tersebut sudah dilakukan penagihan optimal oleh kementerian/lembaga terkait, namun tak kunjung berhasil. Tak heran, beberapa piutang BLBI sudah masuk dalam ranah PUPN.

Kemudian, besaran piutang negara itu sudah pasti menurut hukum, dilengkapi dokumen sumber dan dokumen pendukung terjadinya piutang negara, dan dilengkapi resume piutang negara berupa indentitas K/L, debitor, jumlah rincian utang, alasan macet, upaya penagihan, dan lain-lain.

"Kami sudah terpola melakukan pengurusan, kami bilang bukan hambatan sehingga kami lakukan pengurusan piutang negara. Kami lakukan pada umumnya adalah piutang yang bisa kita temui, misalnya seperti alamat diketahui, kita lakukan kerja sama maka kita tracing melalui KTP," pungkas Sumarsono.

Baca juga: Tommy Soeharto, antara Satgas BLBI dan Pembangunan Rest Area

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.