Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

3 Skenario Pajak Penghasilan (PPh) Suami Istri

Kompas.com - 14/11/2021, 14:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENIKAH dan menjadi suami istri adalah keputusan besar bagi setiap pelakunya, dengan konsekuensi sampai ke urusan keuangan dan perpajakan.

Kesepakatan dan keputusan yang dibuat suami istri terkait urusan keuangan akan turut menentukan nominal pajak terutang yang harus dibayar ke negara.

Besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk suami istri pun akan tergantung pada kesepakatan dan keputusan yang dibuat berdua.

Buat catatan, seorang istri atau perempuan dalam pernikahan tetap punya pilihan menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Tentu, masing-masing ada plus minus dari pilihan yang dibuat.

Baca juga: Cek, Penghasilan Tak Kena Pajak untuk Orang Lajang dan Pasangan Cerai

Tulisan ini akan membahas skenario-skenario perpajakan suami istri, untuk mereka yang sama-sama bukan pekerja lepas serta bukan pengusaha dalam kategori sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018—termasuk UMKM—apalagi pemilik usaha berstatus badan hukum.

Artinya, ini baru soal suami istri yang masing-masing sumber penghasilannya adalah dari pemberi kerja, alias berstatus karyawan atau pegawai. 

Acuan perhitungan pajak penghasilan suami istri dalam konteks tulisan ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 UU PPh yang tidak mengalami perubahan di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Adapun lapisan dan besaran tarif PPh atas penghasilan kena pajak (PKP) yang dipakai untuk konteks tulisan ini adalah Pasal 17 UU PPh beserta perubahannya di UU HPP.

Perubahan dan perbandingan lapisan dan tarif PPh di UU PPh dan UU HPP.  KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Perubahan dan perbandingan lapisan dan tarif PPh di UU PPh dan UU HPP.

Baca juga: Kapan Aturan Baru Pajak UU HPP Berlaku?

Pajak penghasilan orang pribadi, baik lajang maupun menikah, yang punya usaha perorangan dan badan akan dibahas dalam tulisan terpisah. 

3 skenario perpajakan suami istri

Setidaknya ada tiga skenario yang akan menentukan besaran PTKP, penghasilan kena pajak (PKP), dan akhirnya nominal pajak penghasilan terutang untuk suami istri. Ketiga skenario itu adalah:

  1. Penggabungan kewajiban pajak dengan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan kepala keluarga.
  2. Ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) atau istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). 
  3. Bila terjadi perceraian

Seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga dalam pernikahan yang masih berjalan, akan otomatis mendapatkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) senilai Rp 54 juta dari PTKP dirinya sendiri dan Rp 4,5 juta dari status pernikahan.

Begitu menikah, seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga akan langsung mendapatkan PTKP senilai Rp 58,5 juta karena status punya istri.

Baca juga: Suami Istri Sama-sama Kerja, Lebih Baik Pisah atau Gabung NPWP?

Artinya, begitu menikah, seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga akan langsung mendapatkan PTKP senilai Rp 58,5 juta karena status punya istri.

Perceraian yang telah mendapatkan keputusan hakim saja yang menghilangkan tambahan PTKP dari keberadaan istri bagi seorang laki-laki kepala keluarga.

Tanggungan suami istri

Suami istri juga bisa mendapatkan tambahan PTKP dari tanggungan anggota keluarga, maksimal tiga orang dalam satu keluarga. Tanggungan hanya berlaku untuk anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak.

Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com