Minta Aset Negara Diasuransikan, Sri Mulyani: Ada Mafia Tanah...

Kompas.com - 15/11/2021, 12:04 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pelantikan pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (9/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pelantikan pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengasuransikan Barang Milik Negara (BMN) agar terjaga secara administratif dan bersifat legal.

Pasalnya tanpa asuransi, barang milik negara mudah sekali diserobot oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, seperti para mafia tanah.

"Terus terang kalau aset negara tidak diadministrasi, tidak memiliki status legal yang kuat, mudah sekali dilakukan penyerobotan, baik itu dilakukan oleh oknum bekerjasama dengan mafia aset atau mafia tanah," kata Sri Mulyani dalam acara Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Naik Rp 4.397 Triliun, Total Kekayaan Negara Capai Rp 11.098 Triliun

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, asuransi membuat aset-aset berharga milik negara ini terjaga dari sisi kepemilikan.

Lewat asuransi, BMN memiliki akuntabilitas dan menciptakan kepastian hukum untuk menangkal praktek mafia-mafia tanah atau mafia aset negara.

"Ini hal yg saya minta untuk diperangi oleh DJKN apalagi saat ini kita sedang melakukan kegiatan yang penting untuk mengembalikan hak negara seperti melalui satgas BLBI," ucap dia.

Di sisi lain, asuransi BMN diperlukan lantaran Indonesia termasuk negara yang menghadapi potensi bencana alam dan musibah, seperti kebakaran dan banjir.

Untuk itu kata Sri Mulyani, pemerintah harus memikirkan kejelasan status aset negara yang dibangun supaya bertahan dan selamat dari kemungkinan terjadinya bencana alam.

Baca juga: Mafia Tanah Berulah, Kementerian ATR/BPN: Kita Kejar sampai Ujung Langit

"Bangunan milik negara harus kita lindungi dari bahaya musibah, apakah itu kebakaran, apakah musibah karena bencana alam, maka sekarang kita melakukan berbagai upaya seperti mengasuransikan barang-barang milik negara," tandas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, aset negara berupa Barang Milik Negara (BMN) mengalami kenaikan sebesar Rp 4.397 triliun usai revaluasi aset.

Kenaikan tersebut membuat total nilai BMN mencapai Rp 6.585 triliun atau 59,3 persen dari total aset dalam neraca yaitu sebesar Rp 11.098 triliun.

Baca juga: Aset “The Big Four” Perbankan RI Terus Tumbuh, Siapa Juaranya?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.