Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilaporkan ke KPK karena Bisnis PCR, Luhut: Kampungan, Cari Popularitas

Kompas.com - 15/11/2021, 16:27 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut ada dalam pusaran bisnis tes PCR.

Bahkan, ada elemen masyarakat yang melaporkan dirinya atas kepemilikan saham tak langsung di perusahaan yang berbisnis PCR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun dirinya berkali-kali menegaskan sama sekali tidak mencari untung dari bisnis tersebut.  

Bisnis PCR yang dilakukan perusahaannya, kata Luhut, murni demi kemanusiaan. Luhut mengklaim tidak ada yang ia takutkan sepanjang dirinya tidak melakukan apa yang dituduhkan. 

Luhut diketahui memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera Tbk (TOBA) dan PT Toba Bumi Energi.

Baca juga: Pendiri PT GSI Blak-blakan Awal Mula Bisnis PCR dan Keterlibatan Luhut

PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020. Sejumlah pengusaha besar patungan untuk membuat PT GSI, salah satunya Garibaldi Thohir, saudara Menteri BUMN Erick Thohir. 

Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen. Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. 

Lab milik PT GSI bahkan terbilang sangat modern. Perusahaan ini membuka laboratorium tes PCR berstandar Biosafety Level (BSL) 2+. Cabangnya juga tersebar di beberapa lokasi di Jabodetabek. 

Laboratorium milik PT Genomik Solidaritas Indonesia ini dirancang untuk dapat memberikan pelayanan tes PCR yang tidak hanya berskala masif, tetapi juga memberikan hasil tes yang lebih cepat.

Baca juga: PT GSI Milik Luhut Punya Lab Modern dan Kapasitas Besar untuk Tes PCR

Ia menuturkan, kalau memang jadi polemik, ia mempersilahkan PT GSI diaudit secara independen, termasuk soal aliran dana dari pendapatan layanan PCR selama ini. 

“Enggak ada masalah. Kan nanti gampang saja, diaudit saja segera,” kata Luhut di kantor Polda Metro Jaya seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (15/11/2021).

Kendati demikian, Luhut mengingatkan bahwa dalam sebuah laporan siapa pun harus belajar berbicara dengan data. Terlebih jika hal tersebut menyangkut dengan nama baik seseorang.

Bahkan, mantan Dubes Singapura ini menyebut, pelapor dirinya ke KPK hanya cari sensasi saja karena tidak berdasarkan data akurat. 

“Kita harus belajar untuk bicara dengan data, jangan pakai perasaan atau rumor. Itukan kampungan kalau orang bicara katanya- katanya, itu cari popularitas. Paling mudah kan suruh diaudit,” tegasnya.

Baca juga: Bantahan Luhut dan Erick Thohir Keruk Untung dari Bisnis PCR PT GSI

Alasan Luhut tidak pakai yayasan

Luhut membeberkan alasan mengapa dirinya memilih opsi penempatan saham di perusahaan PT GSI tidak melalui yayasan meskipun tujuannya untuk amal. Ini karena sumber daya yang ada untuk mendukung program PCR berada di perusahaan tambang miliknya. 

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," ujar Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya beberapa waktu lalu. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com