Sampai Pertengahan November, Realisasi PEN Baru 65 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melaporkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 483,91 triliun hingga 12 November 2021.

Angka tersebut setara dengan 65 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.

"Terkait dengan perkembangan pemulihan ekon nasional, realisasi PEN sudah 65 persen atau 483,91 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers PPKM, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Siapkan Anggaran PEN Rp 320 Triliun

Mantan Menteri Perindustrian ini merinci, realisasi klaster kesehatan sudah 60,1 persen atau Rp 129,30 triliun dari pagu anggaran.

Realisasi ini utamanya untuk diagnostik tracing dan testing, perawatan, dan vaksinasi.

Secara rinci, testing dan tracing mencapai Rp 3,09 triliun atau Rp 68,7 triliun. Sementara untuk biaya klaim perawatan pasien termasuk santunan nakes sebesar 76,4 persen atau Rp 14,47 triliun.

"Kemudian untuk vaksinasi seperti pengadaan dan pelaksanaan sebesar 46,1 persen atau Rp 26,6 triliun," ucap Airlangga.

Selanjutnya, realisasi program perlindungan sosial sudah mencapai 74,5 persen atau Rp 139,04 triliun.

Baca juga: DPR Kritik Sri Mulyani yang Ingin Gunakan Dana Cadangan PEN untuk Suntik BUMN

Realisasi tersebut tersebar di beberapa program bansos seperti program PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, subsidi upah, dan Kartu Prakerja.

Realisasi program PKH sebesar 94,3 persen atau Rp 26,69 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 66,6 persen atau Rp 33,22 triliun dari pagu Rp 49,89 triliun, BLT Desa sebesar 65,5 persen atau Rp 18,85 triliun, dan BSU sebesar 76,1 persen atau Rp 6,70 triliun.

"Kartu Prakerja hingga 12 November telah diberikan sebanyak 5,9 juta penerima untuk batch 12-22, dan 5,7 juta atau 96 persen penerima telah menyelesaikan pelatihan. Total insentif disalurkan sebesar Rp 11,6 triliun selama 2021," jelas Airlangga.

Kemudian untuk realisasi program prioritas sebesar 63,1 persen atau Rp 74,39 triliun, klaster dukungan UMKM dan korporasi mencapai 48,5 persen atau Rp 78,73 triliun, dan klaster insentif usaha mencapai 99,4 persen atau Rp 62,47 triliun.