Serikat Buruh Tolak Kenaikan Upah Minimum Versi Pemerintah

Kompas.com - 16/11/2021, 14:08 WIB
Ilustrasi rupiah SHUTTERSTOCK/KHOL HILMYIlustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Upah minimum tahun 2022 yang telah diputuskan akan naik sebesar 1,09 persen menuai penolakan dari sejumlah serikat pekerja.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan, pihaknya telah mengetahui adanya kenaikan upah minimum tersebut, Namun KSBSI menuntut agar upah minimum tahun depan naik di kisaran 5 persen sampai 10 persen. Terutama bagi industri atau perusahaan yang tidak terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Untuk (industri) yang tidak terdampak kami minta lima persen sampai dengan sepuluh persen," katanya kepada Kompas.com, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Perusahaan Menggaji Pekerja di Bawah Upah Minimum Terancam Sanksi Penjara hingga Denda Rp 400 Juta

Elly menyadari, ada perusahaan atau industri yang sangat terdampak kinerjanya akibat pandemi. Meskipun begitu, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar tidak menyamaratakan kenaikan 1,09 persen tersebut ke seluruh industri yang tidak terdampak.

"Kita realistis saja, ada industri yang mati tapi ada industri yang tidak terdampak, ini harus dibedakan. Harus ada kenaikan pada usaha pertambangan, manufaktur (padat karya), pertanian, rumah sakit, farmasi. Kecuali hotel, pariwisata, restoran, bisnis hiburan adalah yang terdampak," kata dia.

Penolakan yang sama juga diserukan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek). Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, upah minimum yang naik 1,09 persen tidak sesuai dengan biaya hidup sekarang ini.

"Angka 1,09 persen itu sama saja tidak ada kenaikan karena angka tersebut juga tidak akan bisa menutupi kebutuham hidup pekerja atau buruh yang sejak pandemi sudah sangat minus," ucapnya.

Mirah bilang, tidak menutup kemungkinan para pekerja/buruh akan melakukan aksi mogok nasional secara besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum yang layak. Sama halnya dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang memastikan, bakal ada 2 juta buruh akan mogok kerja secara nasional.

Baca juga: Kemenaker Sebut Usulan Kenaikan Upah Minimum Sebesar 7-10 Persen Sulit Dipenuhi

"Kita menolak formula kenaikan upah minimum 2022 versi Menaker dan rencana mogok nasional 2 juta buruh dengan cara stop produksi sesuai konstitusi untuk menolak kenaikan upah minimum 2022 versi Menaker tersebut," kata dia menegaskan.

Perlu diketahui, pemerintah Selasa sore ini akan mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2022. Namun, telah dibocorkan saat seminar yang dihelat oleh Kemenaker bahwa upah minimum akan naik sebesar 1,09 persen.

Dengan demikian, para gubernur di seluruh provinsi akan melakukan penyesuaian sekaligus mengumumkan besaran upah minimum provinsi paling lambat 20 November. Sedangkan, untuk kabupaten/kota, penyesuaian serta pengumumannya akan berlangsung pada 30 November.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.