Sri Mulyani Ingin BEI Jadi Platform Kredibel Buat Perdagangan Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pasar modal memainkan peran yang lebih besar dalam menurunkan emisi karbon.

Bendahara negara ini mengatakan, Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa menjadi platform perdagangan karbon (carbon trading) yang kredibel sehingga diakui oleh dunia internasional.

"Dalam pengembangan karbon ini memulainya dengan pasar karbon. Kita tergantung pada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi platform sehingga perdagangan karbon jadi lebih kredibel dan diakui oleh dunia internasional," kata Sri Mulyani dalam CEO Networking 2021, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Ini Tanggal Berlaku Tarif Pajak Baru, dari PPN hingga Pajak Karbon

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, perdagangan karbon menjadi salah satu mekanisme yang ditempuh untuk menurunkan emisi karbon.

Selain lewat instrumen perdagangan, pihaknya juga menurunkan emisi karbon melalui instrumen non-perdagangan, yakni mengenakan pajak karbon dan result base statement yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Untuk ini kita akan memiliki instrumen seperti dari pajak, namun kita juga memiliki BLU BPDLH yaitu badan yang mengelola dana dalam rangka untuk mendukung perdagangan maupun non perdagangan dalam instrumen pengembangan karbon pricing," ucap Sri Mulyani.

Untuk tarifnya, akan melihat tarif di berbagai negara.

Penetapan tarif tidak bisa terlampau tinggi atau terlampau murah dari tarif negara lain agar tidak menimbulkan arbitrase.

Baca juga: Ini Langkah RI untuk Pangkas Emisi Karbon

Sementara saat ini, harga karbon di dunia relatif tidak seragam. Di Kanada misalnya, karbon dikenakan tarif sebesar 40 dollar AS dan akan naik menjadi 125 dollar AS dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun.

"Pelaku market di bursa tahu betul kalau terjadi perbedaan untuk sebuah komoditas yang sama pasti terjadi arbitrase, ini akan menguntungkan atau merugikan. Inilah yang akan menjadi fokus kita, jangan sampai Indonesia justru tidak bisa menjaga kepentingan kita pada saat harga karbon tidak sama," pungkas Sri Mulyani.