Kepala Daerah Diminta Terapkan Upah Minimum sesuai Keputusan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 16/11/2021, 21:00 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menghadiri acara Expo Tenaga Kerja Mandiri di Mersik Telaga Maya, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (15/10/2021). DOK. Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menghadiri acara Expo Tenaga Kerja Mandiri di Mersik Telaga Maya, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (15/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, bagi kepala daerah yang tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan keputusan pemerintah pusat maka ada pengenaan sanksi.

Pengenaan sanksi ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mendagri sendiri kata Ida, telah melayangkan surat kepada kepala daerah. Adapun sanksi tersebut paling terberat adalah pemberhentian dari jabatannya.

"Saya kira ini mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014," jelasnya melalui konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Serikat Buruh Ancam Mogok Kerja untuk Tolak Kenaikan Upah Minimum Versi Pemerintah

Ida menambahkan bahwa penetapan upah minimum ini adalah proyek strategis nasional. Oleh karena itu, pihaknya membuat formulasi upah minimum dengan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"UM (upah minimum) dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Selain itu, kebijakan UM ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing," kata dia.

Selain sanksi terhadap kepala derah, perusahaan pun juga akan menerima sanksi. Namun, sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang membayar upah kepada para pekerja/buruhnya di bawah upah minimum ada dua macam. Pertama, sanksi pidana dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun.

Sanksi kedua yakni perusahaan akan terancam kena denda. "Atau membayar denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan setinggi-tingginya adalah Rp 400 juta," sambung Dinar.

Baca juga: KSPI Persoalkan Adanya Batas Bawah dan Atas dalam Perhitungan Upah Minimum

Apabila terdapat perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, pekerja/buruh dapat melaporkannya kepada Dinas Ketenagakerjaan yang ada di daerah masing-masing. Namun, pengaduannya harus disertai bukti untuk melengkapi pengaduan mengenai upah minimum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.