Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK Bakal Atur Ulang Pinjol, dari Proses Perizinan hingga Modal Minimum

Kompas.com - 17/11/2021, 16:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal merombak aturan terkait fintech peer to peer (P2P) lending atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online (pinjol).

Perubahan aturan ini diperlukan lantaran aturan sebelumnya, yakni POJK Nomor 77 Tahun 2016 tidak lengkap.

Banyak ketentuan pinjol yang belum diatur dalam beleid tersebut sehingga membutuhkan ketentuan yang lebih jelas. Pun saat ini, industri pinjol makin tumbuh subur.

Baca juga: OJK: Penghimpunan Dana di Pasar Modal Capai Level Tertinggi Dalam Sejarah BEI

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK, Bambang W Budiawan mengatakan perubahan bakal meliputi beragam hal, mulai dari modal awal hingga business process dari fintech tersebut, sebab ada beberapa pinjol yang memiliki modal awal berasal dari utang.

"Kita ingin permodalan kuat. Kadang-kadang itu awal-awal membangun sistem IT pakai utang. Ini serius atau enggak?" kata Bambang dalam media briefing OJK, Rabu (17/11/2021).

Bambang menuturkan, pihaknya saat ini masih menghitung besaran modal yang sesuai untuk pinjol.

Kendati demikian, dia enggan menyebut angkanya karena regulasi anyar masih dibahas.

Yang jelas, modal tersebut membuat pinjol lebih siap beroperasi sehingga tidak mudah bangkrut

Baca juga: Kemenkop UKM Akan Cabut NIK Koperasi yang Terlibat Pinjol Ilegal

"Kita tidak ingin (fintech) buka bisnis yang besok diizinin, tahun depan kabur. Enggak begitu. Mereka harus punya komitmen bangun sistem IT yang bagus, bisnisnya oke, risk management oke, go ahead, jangka panjang," tutur Bambang.

Adapun aturan lain yang diubah adalah proses perizinan pinjol. Nantinya melalui beleid baru, pinjol tersebut hanya terdiri dalam satu kategori, yakni berizin.

Artinya, tidak ada lagi pinjol dua kategori, yakni terdaftar dan berizin seperti yang berlaku saat ini.

Alasannya, kata Bambang, pinjol harus lebih siap ketika memutuskan untuk beroperasi dan menawarkan layanannya kepada publik.

"Kita ingin ke depannya mereka lebih ready, sehingga langsung satu step, berizin. Dan Insya Allah dalam waktu dekat sebetulnya tidak terlalu lama lagi, tinggal 3 yang terdaftar, kita lihat perkembangannya seperti apa," ucap Bambang.

Baca juga: Bunga Pinjol Turun Jadi 0,4 Persen Per Hari, Bos OJK: Masih Dirasa Terlalu Tinggi

Meski bakal diubah, Bambang mengaku belum tahu kapan regulasi baru akan terbit. Dia tidak ingin terburu-buru menerbitkan aturan baru agar lebih relevan dengan perkembangan pinjol saat ini.

"Jangan sampai terburu-buru terus aturannya berubah lagi. Ini suatu yang enggak simpel. Kita ingin POJK yang baru lebih long lasting," pungkas Bambang.

Sebagai informasi, perubahan regulasi meliputi enam aspek, yakni kelembagaan, tata kelola dan manajemen risiko, kualitas pendanaan, efektivitas pengawasan, kontribusi industri dan ekosistem, serta perlindungan konsumen.

Regulasi perlindungan konsumen meliputi peningkatan transparansi ke pengguna berupa risiko, bunga, pengurus, kualitas pinjaman, dan laporan keuangan, serta perlindungan data pribadi, perbaikan penagihan, maupun penanganan pengaduan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com